Tribun Sulbar

Pemprov Sulbar Segera Bentuk Satgas Pantau ASN Malas di OPD

BKD Sulbar bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) malas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemprov Sulbar Segera Bentuk Satgas Pantau ASN Malas di OPD
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Kepala BKD Sulbar H Zulkifli Manggasali (nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) malas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita akan bentuk tim Satgas memantau ke OPD-OPD siapa ASN paling malas,"kata Kepala BKD Sulbar Zulkifli Manggasali ditemui di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (27/12/2019) kermarin.

Zulkifli Manggazali mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan arahan Sekprov Sulbar, sebagai tindak lanjut dari pembinaan ASN lingkup Pemprov Sulbar.

Dikatakan, pihaknya bakal menyusun perubahan jadwal yang masuk kerja kantor dan istirahat dan jam pulang ASN. Selama jam kerja nanti, ASN tidak boleh keluar area kompleks perkantoran gubernur tanpa izin dan alasan disertai bukti administrasi.

“Masuk Apel 07.30, absen, terus saat jam istirahat dan kembali lagi masuk, diabsen lagi. Semua pegawai ditindaki apabila ada malas lagi,”ujar Zulkifli.

Penindakan tersebut dalam rangka penegakan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin ASN. Disitu (PP 53) ada teguran lisan dan tertulis serta sanksi bagi yang malas.

"Tentunya, kebijakan ini dikecualikan bagi ASN yang memang memiliki tugas di lapangan. Tidak diwajibkan masuk berkantor, salah satunya Penyuluh yang memang tugasnya berada di Lapangan bersentuhan langsung dengan masyarakat,"kata dia.

Sebelumnya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kebijakan Disiplin AsN itu merupakan wujud dari gagasam Ide to Malaqbi yang digagas beberapa waktu lalu.

Untuk 2020, kebijakan itu diperketat, sekeliling kompleks perkantoran Gubernur Sulbar bakal dipasangi pagar. Juga disiapkan Satuan Pengamanan (Satpam) khusus menjaga agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak keluar masuk kantor selama jam kerja.

Bahkan, bagi Eselon II pun diabsen di ruangan Sekprov, untuk memastikan pejabat eselon II itu benar benar hadir di kantor. Bagi ASN yang melanggar atau malas bakal diberlakukan sanksi dua tingkat diatasnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved