Dana Fasilitasi Kampanye DPD RI

Polres Mamuju Selidiki Keterlibatan Komisioner pada Dana Fasilitasi Kampanye DPD RI di KPU Sulbar

Kasus yang menyeret sejumlah pihak ini telah bergulir sejak Agustus. Polresta Mamuju saat ini dalam proses penuntasan untuk segera ungkap ke publik.

Nurhadi/Tribun Sulbar
Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah didampingi penyidiknya saat diwawancarai di ruangan Reskrim Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku. 

"Sudah pasti nanti akan dimintai keterangannya. Tapi nanti pada saat proses penyidikan. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada komisioner yang terseret. Makanya kita harapkan pihak yang terkait jujur dalam memberikan keterangan dalam perkara ini, tidak menutup-nutupi harus terus terang,"pungkasnya.

Namun ia memastikan setelah ekspose kasus di BPKP nantinya akan kelihatan peranan masing-masing orang dalam kasus ini. Pihaknya akan memberikan fakta-fakta atas kasus ini.

"Sekarang kita tidak mau terlalu mengumbar. Tapi nanti setelah naik di tingkat penyidikan baru kita ungkap semua. Dan kami sampaikan kami menemukan dalam kasus ini salah satu pihak yang tidak tepat dalam posisi itu,"ucapnya.

Misalnya kata dia, agency itu dibutuhkan pada saat sebagian besar pihak perusahaan atau pihak penyedia jasa berada di luar Sulawesi Barat untuk memudahkan prosesnya.

"Tapi ada tonji semua di Sulbar buat apa agency. Dan itu mengeluarkan uang banyak untuk agency. Tapi nanti kita liat apakah itu salah atau bagaimana, nanti pengadilan yang menjelaskan. Karena agency ini tidak melakukan kegiatan apa-apa tapi dia mendapat kuntungan dengan jumlah yang besar. Itu terungkap dan proses penyelidikan bahwa ada aliran dana kedia,"ungkapnya.

Termasuk kata dia, akan mengungkap ada hubungan keterikatan antara pihak agency dan salah satu komisioner KPU Sulbar. Sebab dalam PKPU soal pengadaan barang dan jasa tidak boleh ada keterikatan apapun disitu antara pihak KPU dan pihak penyedia jasa.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah didampingi penyidiknya saat diwawancarai di ruangan Reskrim Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku.
Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah didampingi penyidiknya saat diwawancarai di ruangan Reskrim Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku. (nurhad)

Sekretaris KPU Sulbar, Baharuddin yang dikonfirmasi mengatakan tidak mengerti dugaan pelanggaran yang dimaksud. Pasalnya, semua proses penggunaan anggaran itu sudah sesuai mekanisme.

"Prosesnya dari panitia ke PPK. Menurut panitia dan PPK sudah sesuai mekanisme (penunjukan langsung). Jadi saya sebagai KPA, kalau sudah sesuai tidak bisa juga kita halangi karena tahapan," katanya.

Dia mengakui saat proses lelang ada beberapa peserta namun tak ada yang memenuhi syarat. Ada peserta saat tender. Tetapi tidak memenuhi syarat makanya penunjukan langsung ke agency.

"Menurut panitia, agency itu menunjuk tiga televisi (media). Mepet waktunya, melanggar kalau ditender (biasa) lagi karena tahapan,"katanya.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved