Dana Fasilitasi Kampanye DPD RI

Polres Mamuju Selidiki Keterlibatan Komisioner pada Dana Fasilitasi Kampanye DPD RI di KPU Sulbar

Kasus yang menyeret sejumlah pihak ini telah bergulir sejak Agustus. Polresta Mamuju saat ini dalam proses penuntasan untuk segera ungkap ke publik.

Polres Mamuju Selidiki Keterlibatan Komisioner pada Dana Fasilitasi Kampanye DPD RI di KPU Sulbar
Nurhadi/Tribun Sulbar
Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah didampingi penyidiknya saat diwawancarai di ruangan Reskrim Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kasus dugaan korupsi dana fasilitasi kampanye calon anggota DPD pada Pileg 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat, terus bergulir di meja penyidik Reskrim Polresta Mamuju.

Kasus yang menyeret sejumlah pihak ini telah bergulir sejak Agustus. Polresta Mamuju saat ini dalam proses penuntasan untuk segera ungkap ke publik.

"Semua tahapan penyidikan telah kita lakukan. Sudah 15 orang yang kita periksa yang ada kaitannya dengan perkara ini. Walaupun masih ada dua orang yang kami butuh pendalaman lagi,"kata Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah di konfirmasi di ruangan kerjanya, Mapolresta Mamuju, Senin (23/12/2019).

Kasat Reskrim belum merinci siapa saja calon tersangka dalam kasus tersebut. Saat ini pihaknya sisa menunggu ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian negara.

"Setelah ekspose di BPKP disitu akan ada keputusan apakah langsung dilakukan perhitungan kerugian negara atau audit insvestigasi. Kami sudah minta jadwal sama BPKP. Kami meminta awal Januari dilakukan ekspose,"ujar Anca sapaan Kasat Rsskrim Mamuju.

Dikatakan dari 15 orang tersebut, penyidik merujuk ke tujuh orang sebagai calon tersangka dalam kasus ini. Termasuk pihak agency yang diduga mengambil keuntungan banyak dalam kasus ini.

Selain agency Satreskrim Polresta Mamuju juga memeriksa Sekertaris KPU, Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan beberapa media, antara lain, media televisi, media cetak, radio dan media online.

"Saya berharap, semua pihak bersabar dulu, karena ini butuh waktu untuk bisa menentukan tindakan hukum selanjutnya. Insyaallah akan ada tersangka, saya dan tim saya menentukan bahwa calon tersangka itulah semua, tapi nama-namanya nanti setelah ekspose di umumkan,"kata dia.

Untuk diketahui, jumlah anggaran media yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Sulbar di tahun 2019, mencapai sekira Rp 3 miliar. Diduga sejumlah pihak "memainkan" anggaran itu. Proses tender diduga sengaja dibatalkan dan melakukan penunjukan langsung.

Ia mengatakan untuk saat ini pihaknya belum memeriksa komisioner KPU. Namun tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah komisioner.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved