Tribun Makassar

Debbie Purnama Janji Perjuangkan Kesejahteraan Guru Level SMK/SMA

Perda tersebut menyangkut tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Hotel Ramayana, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/12/2019).

Muh Hasim Arfah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Andi Debbie Purnama melakukan penyebarluasan produk hukum daerah Peraturan Daerah Sulsel No 2 tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Hotel Ramayana, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/12/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Andi Debbie Purnama, melakukan penyebarluasan produk hukum daerah Peraturan Daerah (Perda) Sulsel No 2 tahun 2017.

Perda tersebut menyangkut tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Hotel Ramayana, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/12/2019).

Ia bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, Rektor STIE Amkop Bachtiar Maddatuang.

Debbie Purnama mengatakan, akan fokus untuk memperjuangkan infrastruktur sekolah.

Selain itu, dia juga menyampaikan bakal fokus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas guru.

Terakhir adalah peningkatan kesejahteraan guru.

Selain itu, ia mengaku risau dengan tak adanya sekolah di Kecamatan Makassar.

"Tempat belum ada di sana, kita sudah bicarakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya, jadi untuk sementara cari sekolah untuk zonasi di dekat Kecamatan Makassar," katanya.

Menurut Debbie, Legislator dari Partai Golkar Sulsel ini akan terus memperjuangkan adanya sekolah menengah di Kecamatan Makassar.

Ramli Rahim meminta Debbie Purnama untuk memperjuangkan nasib guru.

"Saat ini nasib guru masih di bawah rata-rata, di Makassar itu gaji honorer guru sebesar Rp 1 juta per bulan, tapi di daerah lain masih ada yang bayar Rp 200 ribuan," katanya.

Ia juga meminta adanya koneksi antara sekolah dan perguruan tinggi dengan keahlian.

"Sekarang, seharusnya SMK memakai sistem pelajaran satuan kredit semester (SKS) sehingga tak perlu menunggu 3 tahun untuk jadi ahli, masa lembaga sertifikasi profesi (LSP) bisa keluarkan sertifikat dalam enam bulan untuk jadi ahli," katanya.

Menurutnya, tantangan saat ini, perguruan tinggi negeri lebih mahal ketimbang perguruan tinggi swasta.

Sementara itu, Bachtiar Maddatuang mengatakan, Pemerintah harus berani memberikan kompensasi untuk honorer guru.

"Apalagi, mindset mereka distel oleh guru selama tiga tahun. Pemerintah provinsi harus mempunyai banyak anggaran untuk mereka (guru)," katanya. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved