Pendidikan

Bachtiar Adnan Kusuma: Pendidikan Tanggungjawab Kosmopolit yang Universal

Penyampaian pikiran-pikiran tentang Refleksi Pendidikan di Sulsel pada 2019, disampaikan BAK melalui Kuliah Online Group Whattshap Forum Peduli Pendid

Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ansar
hasim arfah/tribun-timur.com
Ketua Forum Peduli Pendidikan Sulsel, Bachtiar Adnan Kusuma 

Pada dimensi lain, arogansi penyelenggara pendidikan termasuk Dinas Pendidikan membatasi quota siswa berprestasi jika saja dibandingkan dengan quota domisili nyaris 90 persen.

Akibatnya, anak-anak yang memiliki nilai tertinggi hasil ujian nasional tidak berdaya melawan sistem PPDB yang tidak lagi memberi ruang bagi siswa bernilai baik, tapi jarak rumah dengan sekolahnya berkisar 2.700 meter, sementara yang diterima minimal batas 1.700 meter.

Anak-anak yang memiliki nilai tertinggi hasil ujian nasional tidak berdaya melawan sistem PPDB yang tidak lagi memberi ruang bagi siswa bernilai baik, tapi jarak rumah dengan sekolahnya berkisar 2.700 meter, sementara yang diterima minimal batas 1.700 meter.

Istilah sekolah unggulan yang diunggulkan masyarakat pupus sudah dengan kuota domisili.

"Belum lagi maraknya pemalsuan KK menjadi kredo utama tembus di sekolah terkesan terbaik," katanya.

Kedua, persoalan guru honorer yang nasibnya tidak menentu.

Termasuk pembayaran gaji mereka tidak adanya kepastian.

Dinas Pendidikan Sulsel menganggarkan Rp 10.000 perjam bagi guru honorer, persoalannya yang berhak mendapatkan Rp 10.000 adalah guru honorer yang di SK kan Dinas Pendidikan Sulsel, sementara mereka diangkat atas kebijakan Kepsek pada satuan pendidikan.

Ketiga, tidak berfungsinya komite sekolah sebagai wadah satu-satunya orang tua di sekolah.

Padahal, Permendiknas 75/2016 menegaskan bahwa komite sekolah bisa menggalang pendanaan dari orang tua.

Pada sisi lain, mestinya Dinas Pendidikan menerbitkan Juknis atau Pergub/Perwali yang mengatur tata cara pelaksanaan Permendiknas tersebut yang mengatur, mengawas dan memberi ruang pentingnya peran orang tua membantu sekolah mengatasi guru honorer, satpam, tenaga kebersihan.

Keempat, guru-guru dan kepsek masih saja menjadi barang empuk untuk digiring ke politik praktis, mendukung calon Gubernur, Bupati dan Walikota.

Karena itu, persoalan ini menjadi persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

"Karena di pikiran kami, persoalan pendidikan hanya bisa diatasi jika saja semua pihak ikut terlibat di dalamnya.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved