KPU Makassar

Butuh Anggaran Rp 9,6 M, KPU Makassar Siap Temui DPRD

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar itu membahas dana tambahan honor atau gaji Ad Hoc.

TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Ketua KPU Makassar M Farid Wajdi foto bereng dengan Andi Munawar Syahir dan timnya, Senin (28/10/2019). Dia adalah orang yang mengaku siap maju bertarung pada Pilwali Makassar 2020 melalui jalur perseorangan. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Iqbael Suhaeb, Rabu (18/12/2018).

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar itu membahas dana tambahan honor atau gaji Ad Hoc.

KPU mengalami kekurangan aggaran pasca peraturan KPU terbaru tentang kenaikan honor ad hoc.

Dana hibah senilai Rp 78 miliar belum cukup. KPU masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 9,6 miliar.

"Pertemuan tadi dalam rangka koordinasi denga Pemkot. Alhamdulillah Pj Wali Kota merespon positive usulan kami," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.

Dia berharap usulan dana tambahan disetujui Pemkot Makassar untuk kembali memberikan dana hibah.

Farid melanjutkan setelah pertemuan dengan Pemkot Makassar, ia akan berkonsultasi dengan stakeholder lain.

"Kami masih kordinasikan lagi dengan stakeholder lainnya. Termasuk DPRD," ujar Farid. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved