Pilkada 2020

Cegah Mobilisasi ASN, Bawaslu Sulsel Bakal Awasi Ketat Petahana

Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengatakan, langkah itu diambil untuk mencegah

Cegah Mobilisasi ASN, Bawaslu Sulsel Bakal Awasi Ketat Petahana
abd azis/tribuntimur.com
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengawasi ketat calon petahana atau incumbent yang maju bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 23 September 2020.

Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengatakan, langkah itu diambil untuk mencegah terjadinya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Termasuk, memanfaatkan Sumber Daya Daerah yang rentang disalahgunakan petahana untuk kepentingan politiknya.

"Ruang itu bisa saja ada, tetapi sekali lagi, itulah salah satu yang menjadi tugas kita memastikan sang petahana tidak memobilisasi atau mengintimidasi ASN atau birokrasi," kata Saiful Jihad kepada Tribun, Sabtu (14/12/2019).

Menurutnya, petahana dilarang membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Seperti, petahana tidak boleh menggeser pejabat atau membuat program yang menguntungkan dirinya sebabagi calon, tepatnya enam bulan sebelum penetapan calon di KPUD.

Bawaslu berharap masyarakat dapat proaktif melaporkan, jika ada tindakan yang diindikasikan pelanggaran yang dilakukan petahanan yang memobilisasi dan atau mengintimidasi Birokrasi atau ASN.

"Kami minta masyarakat proaktif melaporkan, jika ada tindakan yang diindikasikan pelanggaran terkait keharusan birokrasi dan ASN yang dianggap melanggar," harapnya. 

Petahana Wajib Cuti

Kandidat petahana (Bupati atau Wakil Bupati) yang maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hanya cuti selama masa kampanye.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Asram Jaya, aturan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 18/2019 pasal 4.

"Menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan di daerah sama," kata Asram.

Kecuali kandidat petahana Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain. Dalam aturan disebutkan mereka harus berhenti semenjak ditetapkan sebagai calon.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved