Pungli

Mahasiswa Datangi Syahbandar Pangkep Minta Klarifikasi Pungli Dokumen Kapal

Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan Syahbandar terkait dugaan pungli dokumen kapal Pas Besar asli yakni Rp 2,5 juta.

Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali | Editor: Ansar
Munji/tribun-pangkep.com
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi mendatangi kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji Pangkep di Maccini Baji, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, Sulsel, Jumat (13/12/2019). 

TRIBUNPANGKEP.COM, LABAKKANG-- Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi mendatangi kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Maccini Baji Pangkep di Maccini Baji, Kecamatan Labakkang, Jumat (13/12/2019).

Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan Syahbandar terkait dugaan pungli dokumen kapal Pas Besar asli yakni Rp 2,5 juta.

Korlap dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi, Junaidi mengatakan kedatangan mereka, meminta klarifikasi kebenaran terkait dugaan pungli dari Syahbandar.

"Kami tidak ingin ada pungli dan berdampak kepada nelayan yang mengurus kapal. Kami akan usut ini," kata Junaidi.

Junaidi menyebut, Aliansi Mahasisiwa Anti Korupsi akan mengkaji lebih jauh alat bukti pendukung terkait dugaan pungli tersebut.

"Kami akan mengkaji lebih jauh alat bukti pendukung tersebut dan jika terpenuhi, kami akan laporkan ke pihak yang menangani ini," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Harus (42) nahkoda kapal asal Pulau Kembang Lemari dimintai uang senilai Rp 2,5 juta untuk dokumen kepengurusan Pas Besar Kapal oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji Pangkep.

Jumlah itu, dikatakan Harus untuk menerbitkan Pas Besar Kapal yang asli, karena saat ini hanya Pas Besar sementara yang dimilikinya.

"Iya disuruh bayar segitu karena untuk biaya pendaftaran dan pengiriman dokumen ke Jakarta," kata Harus kepada Tribun Timur, Senin (9/12/2019).

Harus mengaku dokumen Pas Besar yang asli baru akan diberikan setelah Harus membayar Rp 2,5 juta tersebut.

"Saat ini, saya hanya pegang Pas Besar sementara yang masa berlakunya dibuat mulai 23 Oktober 2019 sampai batas akhir 22 Januari 2020," ujarnya.

Saat ini, nahkoda asal Pulau Kembang Lemari tersebut belum membayar karena tidak sanggup dengan pembayaran yang menurutnya sangat mahal.

"Belumpa bisa bayarki sekarang, itupun saya minta dua kali pembayaran, jadi sekarang kami minta Syahbandar janganlah membuat kami menunggu hanya karena harga pengurusan kapal," tambahnya.

Nama kapal Tamba Jaya 01, jenis kapal motor nelayan dengan berbahan kau, ukuran 18,50 × 2,50 × 1,00 dan tanggar serta tahun pembangunan kapal 6 Februari 2017.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved