Kemnkumham Sulbar

Kemenkum HAM Sulbar Sosialisasi Pembentukan Perundang-undangan

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto dalam sambutannya yang dibacakan Kadiv Administrasi Mutia Farida

nurhadi/tribunmamuju.com
Kanwil Kemenkum HAM Sulbar sosialisasi pembentukan perundang-undangan di kantor Kemenkum HAM Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kewajiban pengharmonisasian rancangan Perda melalui Kanwil Kemenkumham merupakan amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto dalam sambutannya yang dibacakan Kadiv Administrasi Mutia Farida saat sosialisasi pembentukan perundang-undangan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar.

"Untuk itu perlu sinergitas yang baik. Dan Kanwil Kemenkumham akan mengaktifkan kembali 'Law Certer' yang selama ini belum optimal,"kata Mutia dalam rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Jumat (13/12/2019.

Pejabat Fungsinal Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Sulbar, Muh Irsyadi Ramadhany selaku narasumber mengatakan sesuai UU nomor 15 Tahun 2019, bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pembulatan konsepsi Ranperda merupakan tugas Kanwil Kemenkumham.

"Selain itu sesuai Permenkumham 22 THN 2018 bahwa rancangan pergub/ perbup, perdes, juga perlu diharmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,"ujarnya.

Acara dg tema "reborn to law centre " dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, Bagian Hukum Pemda se-Sulbar, serta perwakilan dari Sekretariat DPRD se-Sulbar.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved