VIDEO: Ulasan Kadis Pendidikan Kota Parepare Terkait Program UN Menjadi AKMSK

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim akan mengubah program UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKMSK) tahun 2021.

Terkait kebijakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Arifuddin Idris, mengatakan bahwa ujian nasional (UN) adalah alat ukur untuk mengetahui kualitas output proses pembelajaran oleh setiap tingkatan SD, SMP, dan SMA.

"Pemerintah melihat, bahwa model seperti itu tidak bisa lagi dipertahankan, tetapi kita yakini bahwa harus tetap ada alat ukur untuk mengetahui kualitas pembelajaran," ujarnya kepada TribunParepare.com, Kamis (12/12/2019) siang.

"Maka dari itulah, 2020 masih ada UN, dan 2021 kemungkinan sudah tidak ada UN, dan mengganti menjadi AKMSK," ucap Arifuddin.

"Itu juga meruapakan alat ukur, hanya mungkin bedanya, menurut penjelasan kementrian pendidikan, AKMSK ini hanya dilakukan di tingkatan pertengahan, seperti kelas 4, dan 5," jelasnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa, hal ini dapat memberi ruang untuk memperbaiki apa yang masih kurang.

"Hanya mungkin nanti, AKMSK ini memiliki kategori tertentu. Bahwa tidak semua akses pendukung seperti daerah-daerah tertentu sama dengan di Pulau Jawa," terangnya.

"Mulai dari kuantitas guru, kualitas guru, dan kuakitas sarana prasarana. Itu kan menjadi pertimbangan tersendiri," imbuhnya.

"Hal tersebut juga menjadi pertimbangan, bahwa tidak mungkin soal di sekolah yang ada di pedalaman, disamakan dengan sekolah yang aksesnya serbah mudah," tandasnya.

"Pada perinsipnya kita ini bagian dari pemerintah, mengenai hal yang menjadi kebijakan, itu patut dan wajib untuk diikuti," tutup Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Arifuddin Idris.