VIDEO: Penjelasan Wali Kota Parepare Soal Petugas Kebersihan Tak Digaji 9 Bulan

Terkait hal ini, Pemerintah Kota Parepare akan segera memulihkan surat keputusan (SK) pengangkatan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Tuntutan gaji 29 petugas kebersihan di Kota Parepare, yang hingga saat ini masih menjadi problem serius, hingga kantor dinas lingkungan hidup di blokade.

Ke 29 petugas kebersihan tersebut, menuntut gajinya selama 9 bulan, dengan total Rp 11.700.000.00 per orang.

Terkait hal ini, Pemerintah Kota Parepare akan segera memulihkan surat keputusan (SK) pengangkatan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tersebut.

Pemulihan SK tersebut sekaligus menjadi sokusi untuk membayarkan gaji para petugas kebersihan selama sembilan bulan.

Kebijakan ini merupakan rujukan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Parepare terhadap masalah 29 petugas kebersihan.

Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe membenarkan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut, dan segera mengambil langkah untuk pemulihan SK ke 29 petugas kebersihan DLH tersebut.

“Saya merespons cepat masalah ini dengan memerintahkan Inspektorat mencari sumber masalahnya. Saya minta dilakukan kajian, penelusuran, dan pendalaman," ujarnya.

"Ternyata sumber masalah ada pada Kabidnya, yang tidak menyampaikan revisi SK Kepala dinas kepada ke 29  petugas kebersihan tersebut," kata Taufan.

"Sehingga, hal tersebut menjadi alasan bagi mereka untuk tetap bekerja. Maka dari itu, akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan terhadap kabid terkait," jelasnya.

Taufan juga mengatakan bahwa akan segera memulihkan kedudukan ke 29 petugas kebersihan tersebut.

"Kita akan segera memulihkan kedudukan 29 petugas kebersihan tersebut, karena saya sudah tahu sumber masalahnya,” tegas Taufan.

“Karena ini sistem, ada sanksi jika melanggar. Intinya saya tidak ingin merugikan para petugas kebersihan ini. Namun kita akan evaluasi dan mengambil sikap tahun depan,” imbuhnya.

Hanya saja, Taufan menyayangkan tindakan main hakim sendiri 29 petugas kebersihan tersebut. Menurutnya seharusnya mereka memahami ada proses yang harus dilalui.

"Tidak mudah, untuk langsung memulihkan SK tanpa ada dasar, dan tidak segampang itu membayarkan honor kalau tidak ada payung hukumnya," terangnya.

“Jangan pressure saya untuk melawan hukum. Taufan Pawe tidak akan melawan hukum. Pasti saya bayarkan kalau sudah ada pintu atau payung hukumnya,” tutupnya.

Penulis: Darullah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved