Pilkada 2020
Hadapi Pilkada 2020, KPU Gelar Evaluasi Pemilu 2019
Peserta Evaluasi beragam, antara lain eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Perwakilan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Penulis: Hasan Basri | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Evaluasi Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Iconik Kafe Makassar, Rabu (11/12/2019).
Peserta Evaluasi beragam, antara lain eks Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Perwakilan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Organisasi Mahasiswa baik tingkat jurusan maupun fakultas, media (elektronik, cetak, online) dan organisasi masyarakat (ormas).
Komisioner KPU Kota Makassar hadir lengkap pada Evaluasi hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi sistem pemilu serentak 2019 khususnya di Kota Makassar.
"Kami berharap dalam kegiatan evaluasi ini, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita di Pemilu 2019, agar tidak terjadi di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020", kata Komisioner KPU Kota Makassar, Abdul Rahman dalam rilisnya.
Komisioner Diivisi Sosialisasi, SDM dan Parmas, Endang Sari menambahkan, dalam proses evaluasi ini bisa jadi acuan pelaksanaan Pilwali Makassar 2020 kedepannya.
"Kami di KPU Makassar komitmen untuk melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam kegiatan evaluasi ini karena kami di KPU Makassar meyakini satu hal yaitu atasan kami yang sebenarnya adalah publik kota Makassar, tutup Endang Sari.
Kegiatan ini dihadiri 4 divisi (Teknis, Data, Hukum dan Parmas). Untuk divisi sosialisasi temanya yakni "KPU Kota Makassar Mendengar".
Dalam kegiatan itu, KPU berdialog dengan meminta masukan dari pihak media tentang bagaimana masukan terkait akses informasi di KPU, serta apa yg dibenahi oleh KPU Makassar terkait info ke publik.
Sementara Divisi hukum membahas terkait permasalahan hukum seputar pemilu yang pesertanya terkhusus pada PPK Divisi Hukum.
Lalu, divisi data menekankan topik mengenai pemutakhiran data pemilih yang pesertanya pun dikhususkan bagi PPK divisi data.
Adapun divisi Parmas/SDM lebih banyak berdialog mengenai penyelenggaraan pemilu, strategi sosialisasi, hingga masukan terkait rekruitmen penyelenggara Adhock. (*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
