Tribun Sulsel

Soal Status Perusda ke Perseroda, Fraksi NasDem Pertanyakan Bentuk Pengawasan Pemprov Sulsel

Usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Soal Status Perusda ke Perseroda, Fraksi NasDem Pertanyakan Bentuk Pengawasan Pemprov Sulsel
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
DPRD Sulsel kembali menggelar rapat paripurna, Selasa (10/12/2019). Rapat kali ini dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperdar) tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perusda). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) mendapat respon dari sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.

Meskipun demikian, usulan itu mendapat persetujuan dari seluruh Fraksi dalam rapat Paripurna DPRD Sulsel, Selasa (10/12/2019).

Rapat digelar dengan agenda pandangan Fraksi tentang Ranperda perubahan status Perusda jadi Perseroda.

Seperti dalam Pandangan Fraksi Partai NasDem yang dibacakan Sarwindye T Biringkanae.

Di hadapan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Sarwindye menayakan bagaimana hak dan kewajiban Perseroda kepada Pemerintah Provinsi setelah perubahan status.

Menurutnya kehadiran perusahaan daerah seyogyanya menjadi instrument penting dalam menggali dan mengolah sektor pendapatan untuk membiayai program-program strategis pemerintah daerah ini.

Namun kenyataan yang terjadi kata dia selama ini justru Perusda membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Rendahnya laba yang disetor ke kas daerah dibandingkan dengan modal yang ditanamkan menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari," ujarnya.

Ia juga meminta penjelasan pemerintah pada perubahan status dari perusdamenjadi perseroda bisa lebih konpetetif dan dapat bersaing. Sementara unit usaha yang akan dikembangkan lebih luas .

"Perusahaan daerah apapun namanya, berganti nama atau tidak, perubahan kinerja yang lebih profesional dan orientasi bisnis yang lebih masuk akal jauh lebih penting di atas segalanya," sebutnya.

Ia juga meminta penjelasan Pemprov terkait bagaimana mengkonsolidasikan permodalan dan personil untuk membiayai dan menjalankan begitq besar unit usaha tersebut. "Mohon Penjelasan Bapak Gubernur," tanya sekali lagi. 

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved