Tribun Sulbar

Angka Kemiskinan Masih Jadi Tantangan Serius Sulawesi Barat

Dibahas dalam Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di lantai II kantor Gubernur Sulawesi Barat

Angka Kemiskinan Masih Jadi Tantangan Serius Sulawesi Barat
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Wakil Gubernur Sulbar Hj Enny Angraeny Anwar pimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di lantai II kantor Gubernur, Jl And Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (9/12/2019). (NURHADI/TRIBUN) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Angka kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Provinsi Sulawesi Barat.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj Enny Angraeny Anwar menekankan, harusnya ada upaya yang komprehensif dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat luas untuk menuntaskan masalah kemiskinan ini.

"Tentu kita menginginkan angka kemiskinan bisa semakin hari semakin menurun di Sulawesi Barat. Olehnya harus ada strategi dan upaya yang komprehensif untuk menuntaskan masalah ini,"ujar Enny yang juga ketua penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat pada rapat koordinasi kemiskinan di Lantai II kantor, Senin (9/12/2019).

Menurut Enny, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda perlu menjadi agenda penting mengingat yang dibahas sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Sulbar untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Provinsi ke-33 ini.

"Kiranya kita bisa mencapai target nasional atau paling tidak kita bisa lebih baik dari nasional dalam menuntaskan kemiskinan, seluruh elemen baik dari perbankan, dari lintas sektoral dan dinas terkait agar kita terus duduk bersama membahas kemiskinan di Sulawesi Barat,"Imbuh Enny.

Enny menjelaskan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden juga sudah mengeluarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dimana, lanjut Enny, tujuan dikeluarkannya Perpres untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia hingga 8,00 pada akhir tahun 2019.

"Sementara dalam RPJMD Provinsi Sulbar menargetkan sebesar 9,91 persen dan di tahun 2020 sebesar 9,62 persen. Makanya kita harap rapat ini tidak hanya menjadi rapat pembahasan semata, melainkan harus membawa dampak positif yang terus berkesinambungan,"ucapnya.

Dikatakan, tiga pilar yang ada di program Marasa yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi harus mampu diwujudkan.

"Tentunya dari kesehatan bagaimana caranya kita mengurangi stunting. Itu salah satu program kemiskinan, dan juga dari pendidikan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, dan tadi saya sebutkan juga ada program dari Menteri Pertanian yaitu pertanian masuk sekolah dan famili farm (petani berkeluarga) yang menjadi salah satu kemandirian ekonomi dalam memberdayakan masyarakat untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi, "papar mantan Anggota DPR RI itu.

Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengklaim, persentase penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawa garis kemiskinan, dimana Sulbar mencapai 11,02 persen atau 151,40 ribu orang.

Menurutnya, ada penurunan mencapai 0,23 persen atau secara absolut berkurang 0,38 ribu orang, jika dibandingkan kondisi di bulan Maret 2018 yang mencapai 11,25 persen atau 151,78 ribu orang.

" Tingkat ketimpangan penduduk Provinsi Sulbar yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,365 ,dimana angka ini menurun sebesar 0,001 point jika dibandungkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,366, sementara itu jika dibandingkan gini ratio Maret 2018 sebesar 0,370, gini ratio Maret 2019 turun sebesar 0,005,"paparnya.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved