Pilwali Makassar 2020

KPU Gandeng BPKP Review Anggaran Pilwali Makassar

KPU menerima anggaran dana hibah dari Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp 78 miliar untuk biaya pelaksanaan pelaksanaan Pilwali 2020 mendatang.

KPU Gandeng BPKP Review Anggaran Pilwali Makassar
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Senin (09/12/2019) guna mereview pengelolan dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Senin (09/12/2019).

Kedatangan lembaga yang bertugas dalam bidang pengawasan keuangan guna mereview pengelolan dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar.

KPU diketahui menerima anggaran dana hibah dari Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp 78 miliar untuk biaya pelaksanaan pelaksanaan Pilwali 2020 mendatang.

Nominal anggaran tersebut diputuskan setelah melalui beberapa tahapan rasionalisasi dari pengajuan awal sebesar Rp96 miliar.

"Review ini untuk memitigasi sekaligus re-warning potensi masalah terhadap struktur anggaran,"kata Komisioner KPU Makassar, Endang Sari kepada Tribun, Senin (09/12/2019).

Endang menyampaikan sangat mengapresiasi kunjungan BPKB tersebut. Karena sejak awal KPU berkomitmen tidak hanya ingin sukses dalam pelaksanaan, tetapi trasnparansi dalam pengelolaan anggaran.

"Kunjungan ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa kami punya komitmen untuk kerja bersih, terukur dan terbuka dalam mengelola anggaran.

Apalagi momentum kunjungan ini bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia," tuturnya.

Rombongan dipimpin langsung Ketua BPKP Perwakilan Sulsel Arman Sahri, Koordinator Pengawasan BPKP Taufiq Djadi Aman, dan Pengendalian Teknis Badan BPKP Abidin Bengnga.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Farid Wajdi mengatakan alokasi dana terbesar anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar atau Pilwali Makassar 2020 mendatang diperuntukan penyelenggara atau panitia Pemilu.

"Pada aspek honorium adhoc itu yang paling besar lebih Rp 20 M. Kalau kita 170 jadi hampir 1/3 nya adalah adhoc. Kemudian pembiayaan tipicalitas Pemilu logistik, rekapitulasi," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi saat itu.

Tak hanya itu, item lain yang memakan dana anggaran pemilu juga paling besar adalah pemuktakhiran data pemilu yakni di dalamnya ada Petugas Pemuktahiran Data Pemilu.

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved