Direktur Utama Garuda
Harley dan Brompton Diselundupkan Dirut Garuda, Sri Mulyani Sebut Kerugian Negara Capai Rp1.5 Miliar
ditemukan sebanyak 18 koli pada lambung pesawat (tempat bagasi penumpang) yang keseluruhannya memiliki claimtag sebagai bagasi penumpang.
Oleh karena itu, Erick menyatakan secara tegas akan memberhentikan Ari Askhara sesuai prosedur perusahaan yang merupakan perusahaan terbuka tersebut.
“Saya sebagai Menteri BUMN akan memberhentikan saudara Dirut Ari Askhara dan kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang tersangkut dalam kasus ini,” tandas Erick.
Profil Dirut Garuda
Inilah profil Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara yang dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena diduga terlibat penyelundupan HD dan Brompton.
Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Pemilik nama lengkap I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra diduga terlibat dalam penyelundupan sepeda mewah Brompton dan motor gede Harlev Davidson.
• Nenek Sumarsih Diusir Anak, Menantu, Cucu dengan Cara Diludahi, Dilempari, hingga Dikencingi, Alasan
• VIDEO: Hari Pertama Trip Thailand, Journalist Honda Dinner Bareng di Rumah Makan Seafood
Inilah profil Ari Askhara atau profil Dirut Garuda Indonesia. I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra lahir di Jakarta, 13 Oktober 1971.
Ari Askhara lulusan sarajana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ari Askhara kemudian mengambil gelar master (S2) di Administrasi Bisnis International Finance Universitas Indonesia.
Beberapa jabatan strategis yang pernah ia emban sebelum menjadi Dirut Garuda Indonesia adalah sebagai berikut:
Direktur Utama, PT Pelindo III. Direktur Keuangan, PT Pelindo III. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem, PT Wijaya Karya (Persero).
Penjelasan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons terkait adanya penyelundupan onderdil motor Harley Davidson yang kini disita oleh petugas Bea dan Cukai.
Dia mengatakan, banyak kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah dunia usaha dalam hal Bea Cukai.