Tribun Makassar

Legislator Gerindra Soroti Transparansi Pembahasan APBD Makassar 2020

Hal disampaikan karena kurangnya transparansi terhadap detail anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada legislatif.

Legislator Gerindra Soroti Transparansi Pembahasan APBD Makassar 2020
abdiwan/tribun-timur.com
Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Nunung Dasniar menyoroti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Makassar 

Desakan keterbukaan anggaran ini sebagai bentuk menjalankan fungsi dalam penganggaran dan pengawasan.

"Ini juga sebagai upaya mengembalikan marwah DPRD sebagai lembaga terhormat, bahwa kita lurus-lurus saja bekerja, dengan begitu kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif juga akan baik," jelasnya.

Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan pemerintah setempat sepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 menjadi APBD, Sabtu (30/11/2019).

Kesepakatan ini diteken pada sidang paripurna di lantai III gedung parlamen setempat, Jl AP Pettarani, Makassar pada pukul 17.00 wita.

Dalam sidang paripurna persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD 2020 menjadi peraturan daerah (Perda), disepakati pendapatan dalam APBD Makassar senilai Rp 4.138.870.000.000.

Sementara belanja langsung maupun tidak langsung dalam APBD Makassar senilai Rp 4.217.870.000.000. Artinya, ada defisit atau pengeluaran lebih banyak daripada belanja senilai Rp 79 miliar.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved