VIDEO: Reuni 212 Disebut Agenda Politik dari Oposisi, MUI Nilai Melenceng dari Kegiatan Keagamaan

Menanggapi pagelaran Reuni 212, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menunujukkan sikap kurang sejalan.

MUI Jabar menilai kegiatan Reuni 212 sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Senada dengan Direktur LPI Boni Hargens, menurut Rachmat awal kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun dinyatakan bersalah dan sudah diadili.

Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

MUI Jabar juga memberikan imbauan pada masyarakat Jabar untuk tidak terprovokasi.

"Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya," katanya.

Rachmat juga meminta masyarakat Jabar untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu agama menjelang Pipres 2019.

"Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama," ujarnya.

Respon Slamet Ma'arif

Sementara itu, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menegaskan, latar belakang gerakan 212 tidak ada hubungannya dengan Prabowo Subianto atau tokoh lainnya.

"Lahirnya 212 pasti ada history-nya, dan saya tegaskan lahirnya 212 tidak ada hubungannya dengan Prabowo dan sebagainya," jelasnya melalui YouTube Talk Show TV One, Sabtu (30/11/2019).

Slamet mengungkapkan, dalam aksi reuni di 2019 ini, PA 212 ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT.