Tribun Mamuju

Dokumen Pengusuhan DOB Kota Madya Mamuju dan Balanipa Kembali Diserahkan, DPD RI Siap Kawal

Enny berharap Komite I DPD RI turut mengawal pengusulan dua Daerah Otonomi Baru yang diusulkan dari Provinsi Sulbar mendapat agar perhatian di Pemerin

Dokumen Pengusuhan DOB Kota Madya Mamuju dan Balanipa Kembali Diserahkan, DPD RI Siap Kawal
nurhadi/tribunmamuju.com
Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar menyerahkan dokumen pengusulan DOB Kotamadya Mamuju dan Kabupaten Balanipa kepada Ketua Komite I DPD RI Djafar Alkatiri, pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Pemprov Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (3/12/2019). (nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar kembali serahkan dokumen pengusulah pembentukan kota Madya Mamuju dan Kabupaten Balanipa ke Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dua dokumen pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut diserahkan Wakil Gubernur Hj Enny Angraeny Anwar kepada ketua Komite I DPD RI Djafar Al Katiri.

Berlangsung pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Pemprov Sulbar di Auditorium kantor gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (3/12/2019).

Enny berharap Komite I DPD RI turut mengawal pengusulan dua Daerah Otonomi Baru yang diusulkan dari Provinsi Sulbar mendapat agar perhatian di Pemerintah Pusat.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran Komite I DPD RI dan diserahkannya dokumen hari ini apa yang kami harapkan dapat terwujudkan,"kata Enny pada rapat kerja Komite I DPD RI di Aula Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, siang.

Enny mengatakan pembentukan kota Madya Mamuju sebenarnya sudah berproses di Komisi II DPR RI.

Bahkan sudah mendapat amanah Presiden pada tahun 2014 lalu. Namun karena kendala moratorim sehingga belum terealisasi sampai sekarang.

"Sekali lagi kami mohon bantuan agar moratorium tersebut dapat ditinjau kembali. Semoga dengan kunjungan kerja hari ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat sehingga melahirkan ouput yang positif bagi pemerintah daerah,"ujar Enny.

Ketua Komite I DPD RI, Djafar Al Katiri, menyebutkan, selain Kotamadya Mamuju dan Kabupaten Balanipa, terdapat 300 lebih daerah menantikan moratorium dicabut untuk pemekaran daerah.

"Kotamadya Mamuju ini akan menjadi rekomendasi kita di Pusat. Kita akan bersama sama DPR RI, saya kira pemerintah akan lebih fleksibel karena hanya perilihan status administrasi dari kabupaten menjadi kota Madya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved