Pemprov Sulsel

Belum Terdaftar Melalui Regident Polda Sulsel, Bantuan Jepang Dianggap 'Bodong'

Hanya saja, terkait dengan kendaraan ini, hal tersebut rupanya belum bisa langsung dioperasikan. Alasannya, kendaraan ini terkendala dengan izin oleh

Belum Terdaftar Melalui Regident Polda Sulsel, Bantuan Jepang Dianggap 'Bodong'
Humas Pemprov Sulsel
Damkar bantuan Jepang ke Pemprov Sulsel mejeng di Rujab Gubernur Sulsel 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Jepang secara resmi memberikan bantuan armada (hibah) kepada Pemprov Sulsel, dengan unit armada ambulans dan pemadam kebakaran (Damkar).

Seremoni penyerahan kendaraan hibah ini, dilakukan langsung Konjen Jepang untuk Makassar Miyakawa Katsutoshio, kepada Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, di Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Makassar, Selasa (3/12/2019).

Hanya saja, terkait dengan kendaraan ini, hal tersebut rupanya belum bisa langsung dioperasikan.

Alasannya, kendaraan ini terkendala dengan izin oleh bea cukai.

Informasi yang dihimpun Tribun melalui sistem data kendaraan bermotor Polda Sulsel, armada hibah damkar dan ambulans Jepang ini juga belum didaftarkan penomorannya sehingga rawan di 'kandangkan' pihak kepolisian.

Menurut Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Aryo Dwi Wibowo,  armada hibah dari Jepang ini harus dilakukan penomoran atau Registrasi dan Identifikasi Kendaraan (Regident) sebelum dioperasikan.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, yakni tetap mengoperasikan kendaraan ini di jalan raya tanpa identitas, Polisi berhak menahannya.

"Semua kendaraan yang beroperasi harus jelas data Regidentnya serta dilengkapi dengan dokumen penyerahan hibah dari pemerintah asal untuk kepentingan identifikasi kendaraan," ujarnya.

"Ini penting pak, dan sesuai dengan amanat undang-undang. Kendaraan dinas aja itu di regident apalagi ini dari luar negeri," katanya.

Tentu lanjut Aryo, jika kendaraan ini tetap dioperasikan tanpa dilakukan identifikasi, itu melanggar aturan, dan status kendaraan tersebut tentunya dianggap bodong, karena tidak memiliki dokumen dan izin operasional.

Halaman
12
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved