Pemkab Enrekang

Pemkab Enrekang Masuk Zona Merah Penilaian Reformasi Birokrasi

Dalam kesempatan itu, Mirna mengatakan Kabupaten Enrekang saat ini masuk zona merah dalam hal penilaian reformasi birokrasi.

Pemkab Enrekang Masuk Zona Merah Penilaian Reformasi Birokrasi
azis albar/tribunenrekang.com
Plt Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulsel, A Mirna 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Plt Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulsel, A Mirna memberikan Pembinaan Reformasi Birokrasi di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, Senin (2/12/2019).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala OPD, Camat dan sejumlah pejabat Pemkab Enrekang.

Dalam kesempatan itu,  Mirna mengatakan Kabupaten Enrekang saat ini masuk zona merah dalam hal penilaian reformasi birokrasi.

Kabupaten berjuluk Bumi Massenrempulu itu masuk zona merah bersama sepuluh kabupaten / kota lainnya di Sulsel.

"Untuk penilaian reformasi birokrasi, Enrekang masuk zona merah. Ada 10 kabupaten/kota di Sulsel yang masuk zona merah," kata A. Mirna.

Ia menjelaskan, Enrekang masuk zona merah karena data kinerjanya tidak diupload ke aplikasi Kemenpan-RB.

Selama ada penilain reformasi birokrasi sejak tiga tahun dilaksanakan penilaian reformasi birokrasi, Pemkab Enrekang tidak pernah upload data tersebut.

Data yang perlu diupload ada delapan penilaian reformasi birokrasi, seperti kelembagaan, ketatalaksanaan, layanan publik, pengawasan, hukum, akuntabilitas.

Padahal, setiap tahunnya data reformasi birokrasi harus diupload paling lambat 31 maret tiap tahun.

"Enrekang ini masuk zona merah karena datanya tidak diuplod di sistem Kemenpan-RB, padahal sudah ada datanya. Harusnya setiap tahun diupload," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved