Tribun Makassar

Dosen Fisip Unhas: Mutasi Pejabat Pemprov Sulsel Jangan Pakai Politik 'Balas Dendam'

Dalam struktur organisasi khususnya di pemerintahan, rotasi dan mutasi, adalah suatu hal yang lumrah.

Dosen Fisip Unhas: Mutasi Pejabat Pemprov Sulsel Jangan Pakai Politik 'Balas Dendam'
TRIBUN TIMUR/MUNAWWARAH AHMAD
Adi Suryadi Culla 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Fisip Universitas Hasanuddin, Dr Adi Suryadi Culla turut mengamati isu-isu yang berkembang di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) selama kepemimpinan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah.

Salah satunya adalah rencana mutasi dan peleburan organisasi lingkup Pemprov Sulsel.

Terkait rencana itu, Adi menulis ulasan, Minggu (1/12/19).

Dalam struktur organisasi khususnya di pemerintahan, rotasi dan mutasi, adalah suatu hal yang lumrah.

Ini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintah daerah, tapi juga provinsi hingga pemerintah pusat (kementerian).

Sebagai Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saya rasa akan bersikap adil, dan manusiawi.

Artinya, setiap keputusan yang akan diputuskan akan berdasar pada merit sistem, bukanlah berasaskan politik balas jasa atu balas dendam.

Merit sistem di pemerintahan harus dilakukan oleh kepala daerah, pasalnya ini dianggap sebagai jalan adil dalam menentukan sikap politik sebagai kepala daerah.

Meski Gubernur sebagai pembina kepegawaian yang memiliki hak prerogatif melakukan rotasi bagi pejabatnya, namun keadilan dan kompetensi juga harus dipertimbangkan, demi kebaikan pemerintahan.

Merit sistem juga mencegah terjadinya ego sektoral, sehingga tujuan atau visi misi pemerintah bisa diwujudkan secara bersama-sama.

Intinya kompak, bersama dan membangun itu pemerintahan yang maju.

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved