Sebut Pulau Jawa Jadi Incaran CPNS 2019, Siapa Eko Prasojo? Raih Gelar Profesor di Usia 33 Tahun

TRIBUNTIMUR.COM- Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 sedang berlangsung.

Rekrutmen CPNS 2019 sepertinya masih menjadi primadona bagi para pemburu pekerjaan.

Pasalnya, menjadi seorang PNS tak hanya sekedar mengabdikan diri kepada negara namun juga mendapatkan tunjangan hidup yang terjamin.

Dilansir dari Tribunnews, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2011-2014, Eko Prasojo mengungkapkan, Pulau Jawa masih menjadi daya tarik bagi pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Eko Prasojo menilai ada sebuah perubahan yang terlihat, setelah seleksi CPNS digelar oleh pemerintah Indonesia.

"Secara umum Pulau Jawa masih menjadi incaran anak muda untuk menjadi PNS," ujar Eko di Studio Trans 7, Rabu (27/11/2019), dikutip dari YouTube Najwa Shihab.

Eko melihat tingkat kepercayaan dari masyarakat saat ini meningkat.

Perubahan tersebut timbul setelah seleksi CPNS dilakukan berbasis komputer, sehingga prosesnya bisa transparan dan langsung diketahui hasil tesnya.

"Tapi saya lihat ada sebuah perubahan, kepercayaan masyarakat sekarang meningkat dengan adanya selektif yang kompetitif, yang sudah berbasis komputer," kata dia.

Selain itu, faktor penghasilan yang tidak kalah dengan perusahaan swasta, juga menjadi daya tarik pelamar seleksi CPNS.

"Insetif PNS juga tidak kalah dengan sektor swasta, ditambah kewenangan publiknya," jelasnya.

Eko mengatakan, Indonesia memiliki generasi muda yang suka dengan hal baru, dan sudah menggunakan teknologi terbaru.

Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah perubahan bagi Indonesia.

"Kita memiliki generasi milenial yang suka inovasi, generasi yang smartphone, saya rasa ini momentum perubahan Indonesia," kata Eko.

Sehingga, ia menilai bahwa pemerintah perlu memiliki sistem dan melakukan persiapan untuk merekrut para CPNS.

"Pemerintah harus menyiapkan segala persiapan dan sistem untuk merekrut yang terbaik dari masyarakat," ujar Eko.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jika pelamar CPNS tertarik untuk mengikuti seleksi, dengan harapan mereka bisa mendapatkan penghasilan.

Selain itu, juga karena sebelumnya pemerintah sudah lama tidak membuka pendaftaran CPNS.

"Pertama pasti kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, kedua penerimaan CPNS dulu kan penundaannya cukup lama," ujar Ganjar.

Ganjar juga menyebut, adanya semangat dari CPNS untuk menunjukkan kontribusinya kepada negara.

Menurutnya, para peserta seleksi ingin melakukan sebuah perubahan besar jika menjadi pegawai negeri sipil.

"Ketiga, barangkali ada semangat teman-teman calon PNS ini yang dia ingin melakukan kontribusi, untuk sebuah perubahan besar," kata dia.

Ganjar menyinggung aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa, ia ingin para mahasiswa yang melakukan aksi demo bisa memberikan kontribusinya.

"Dulu yang demo, sekarang kita minta untuk apa bisa berkontribusi," ujar Ganjar.

Ditanya mengenai penawaran yang ditawarkan oleh Ganjar kepada CPNS Jawa Tengah, ia mengaku akan memberi tawaran jika para CPNS yang terpilih bisa memiliki beberapa kompetensi.

Ia ingin PNS yang akan terpilih bisa mempunyai sebuah integritas, inovasi, dan juga melakukan kreasi.

Ganjar mengimbau para pendaftar CPNS yang tidak memiliki kemampuan seperti di atas, lebih baik tidak mendaftar.

"Kalau tawaran saya, saya pasti tawarkan, kamu berintegritas tidak, kamu bisa berinovasi tidak, kamu bisa berkreasi atau tidak, kalau tidak jangan daftar aja," jelas Ganjar.

Senada dengan Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan motif yang ingin dicapai oleh CPNS DKI Jakarta adalah kepastian gaji dan gaji yang besar.

DKI Jakarta diketahui mempunyai Upah Minimum Provinsi tertinggi di Indonesia.

Sehingga tak heran jika CPNS DKI Jakarta menjadikan gaji sebagai motif untuk mendaftar.

"Kita pernah mengecek tahun lalu ketika teman-teman CPNS mendaftar, ditanya apa motifnya, yang paling utama adalah kepastian, dan juga gaji yang tentu baik," ujar Anies.

Selain karena gaji, peluang untuk belajar juga menjadi motif untuk mendaftar seleksi CPNS di DKI Jakarta.

"kemudian peluang belajar, kan di Jakarta ada peluang belajar," lanjutnya.

Anies mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilakan para PNS baru untuk menjalankan idenya.

"Kemudian membuat perubahan, memang di Jakarta ini sebuah kota yang meskipun PNS itu junior tapi kalau ada ide, ide itu bisa langsung dieksekusi," jelasnya.

Menurutnya, PNS DKI Jakarta juga bisa membuat terobosan dari setiap unit.

"Dengan 10 juta penduduk, dengan urusan yang begitu banyak, jadi setiap unit-unit itu, mereka bisa membuat terobosan dan bisa langsung laksanakan," ujar dia.

"Tentu kalau di posisi tinggi, skalanya lebih luas," lanjut Anies.

Siapa Wamen PAN-RB Eko Prasojo?

Dilansir dari wikipedia, Prof. Dr. Eko Prasojo lahir di Kijang, 21 Juli 1970.

Ia adalah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia.

Ia merupakan profesor termuda di FISIP UI ketika masih berumur 33 tahun dan merupakan ahli di bidang Kebijakan Publik.

Ia juga merupakan guru besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005-sekarang), anggota tim Desk Pilkada (Depdagri RI, 2005-sekarang), Anggota Tim Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2004-sekarang), Konsultan dan Advisor Support for Good Governance (SfGG) GTZ Jerman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI (2003-sekarang), dan Ketua Studi dan Workshop Pemberdayaan Institusi Lokal, Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Europe, Jerman.

Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di bidang Ilmu Administrasi Publik, FISIP-UI pada 1995, dan melanjutkan dan meraih gelar Master of Public Administration (Mag. rer. publ.) dari Deutsche Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer (Speyer Post-Graduate Program for Public Administration, Germany (2000), dan meraih gelar doktor di tempat yang sama pada tahun 2003.

Beberapa publikasinya antara lain adalah Indonesian towards Federalism: The Reform of Financial Relation between Central and Local Government by Considering German’s Financial Relations Experience (dipresentasikan pada 5th Indonesian Students Scientific Meeting (ISSM), Yearly International Indonesian Students Forum, 6-7 Oktober 2000 di Paris, Politische Dezentralisierung in Indonesien (Political Decentralisation in Indonesia) sebagai Disertasi Ph.D. (Peter Lang Publisher, Frankfurt, Germany, 2003), Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance di Indonesia (Departemen Ilmu Administrasi Press FISIP UI, Jakarta, 2005), dan beberapa artikel dalam surat kabar dan majalah seperti Revitalisasi Administrasi negara (Kompas, 4 Januari 2006) dan Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia (Sinar Harapan, 29 Juli 2003).

Penghargaan Terbaru

Dilansir dari https://www.ristekdikti.go.id/, Saat menjadi – Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ menerima penghargaan The Braibant Lecture 2019 dan tercatat sebagai orang ketiga di Asia yang memperoleh penghargaan serupa, setelah Akira Nakamura (2010) dan Pan Suk Kim (2016).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden IIAS Prof. Dr. Geert Bouckaert, dalam ajang Kongres International Institute of Administrative Science (IIAS) 2019 di Singapura, Kamis (20/6).

The Braibant Lecture merupakan penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh International Institute of Administrative Science (IIAS) bagi individu yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi di kancah global.

Nama The Braibant Lecture diambil dari Guy Braibant, mantan presiden IIAS dan tokoh penting dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

Prof. Eko menuturkan, “Reformasi Administrasi Publik berperan sangat penting, stratejik dan bahkan menjadi prasyarat dalam memperkuat benefit demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Prof. Eko menekankan pentingnya menentukan arah kebijakan yang tepat untuk perkembangan tata kelola di Asia maupun global melalui reformasi administrasi publik.

Lebih lanjut, Prof. Eko menambahkan, “Administrasi publik merupakan enabling factor dalam pembangunan bangsa dan negara. Kita harus mengambil sisi positif dari Western, Chinese, dan Islamic Public Administration untuk menghadapi tantangan governansi global di era yang serba 4.0 ini. Harus kemanakah kita pergi setelah ini? yaitu bagaimana kita menyeimbangkan demokrasi dengan meritokrasi, mencari titik tengah antara administrasi publik Barat dengan non-Barat untuk mencapai demokrasi yang berorientasi kepada hasil, serta membangun administrasi yang bersifat trans-nasional,” ujarnya.

Kongres IIAS 2019 bertemakan “Effective, Accountable, and Inclusive Governance” yang diselenggarakan di Nanyang Technological University (NTU) Singapura di hadapan lebih dari 400 akademisi serta praktisi mancanegara.

Kongres ini diselenggarakan setiap tahun untuk menelaah berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan pemerintahan di berbagai belahan dunia.

Selain itu, kongres ini merupakan wadah pertukaran ide untuk mengombinasikan dinamisme ekonomi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, baik negara maju maupun berkembang.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa peran UI di dalam pembangunan Indonesia telah direkognisi dengan baik oleh komunitas akademik dunia khususnya pada bidang administrasi publik.

Diharapkan UI dapat senantiasa mengambil peran dalam membangun Administrasi Publik Indonesia yang akuntabel, efektif dan inklusif dalam tujuan tujuan konstitusional dan juga tujuan global SDGs.

Data Diri:

Nama: Eko Prasojo

Lahir: 21 Juli 1970

Tempat Lahir: Kijang Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia

Karir: Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Indonesia

Pendidikan: Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia

Deutsche Hochschule fuer Verwaltungswissenschaften, Speyer, Jerman