Tribun Mamuju

Kepala BKKBN Sulbar Sebut GDPK Harus Dimilik Daerah

Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) disebut hal sangat penting bahkan wajib dimilik daerah sebagai dokumen acuan

Kepala BKKBN Sulbar Sebut GDPK Harus Dimilik Daerah
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar Andi Rita Mariani (NURHADI/TRIBUN) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) disebut hal sangat penting bahkan wajib dimilik daerah sebagai dokumen acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Andi Rita Mariani, saat melakukan konference pers, di kantornya, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (29/11/2019) sore.

"Makanya harus didesain dengan menggunakan data proyeksi, harus dimiliki daerah, karena ini tidak digunakan hanya lima tahun, tapi bisa sampai 25 tahun ke depan,"kata Andi Rita Mariani kepada wartawan, sore kemarin.

Andi Rita mencontohkan pada tahun 2020 mendatang akan dilakukan sensus penduduk, Sulawesi Barat saat ini memikili penduduk sekitar 1.5 juta, dengan itu lima tahun ke depan sudah bisa melihat peningkatan jumlah penduduk dan berapa jumlah penduduk produktif.

"Itu antara lain, bukan hanya satu indikator, tapi ada TMR yang harus diketahui, kemudian seperti apa piramida penduduk dan itu akan kelihatan karena kita menggunakan acuan, misalnya pada tahun sekian jumlah penduduk produktif di Sulbar akan seperti ini,"ujarnya.

Jika sudah mengetahui proyeksi pertumbuhan penduduk produktif lewat GDPK, kata dia, tentu akan menjadi modal pembangunan suatu daerah, sebab sudah mampu mengetahui model intervensi yang harus dilakukan.

"Dari hasil proyeksi misalnya, lima tahun ke depan akan lahir jumlah anak sekian, tentu intervensi yang harus didisiapkan adalah pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, selanjutnya bagaimana lingkungan dan seperti apa ketahanan pangan untuk mendukung itu,"kata dia.

"Inilah yang harus ada di GDPK, aspek seperti kuantitas, kemudian kualitas, kalau kualitas yah tentu harus pendidikan dan kesehatan, makanya saya katakan bahwa GDPK bukan milik BKKBN, leading sektornya sebenarnya adalah Bappeda, kami hanya menfasilitasi atau pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait, seperti dinas pendidikan, kesehatan, BPS dan instasi lainnya yang ada kaitannya,"tambahnya.

Rita menyebutkan, sudah ada tiga kabupaten di Sulbar yang menuntaskan GDPK, antara lain, Majene, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, meskipun baru satu aspek.

"Kita target semua kabupaten memiliki GDPK, dan sekarang sementara proses,"ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved