Tribun Makassar

Rp 26 Miliar Dana Kelurahan Kota Makassar Mengendap di Pusat, Kok Bisa?

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan tak mengucurkan anggaran dana kelurahan Rp 26 miliar lebih untuk termin kedua di Kota Makassar.

Rp 26 Miliar Dana Kelurahan Kota Makassar Mengendap di Pusat, Kok Bisa?
abdiwan/tribun-timur.com
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Khadijah Iriani (kanan) memberikan keterangan dalam coffee morning Pemkot Makassar di Kafe Iconik, Jl Amanaggappa, Makassar, Sulsel, Kamis (7/11/2019). 

"Padahal, Bappeda sudah selesai tugasnya karena kita cuman perencanaan, yang implementasi adalah (kecamatan) ke bawah," katanya.

Para lurah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran untuk dana kelurahan tahun 2019.

Terkait ketakutan para lurah karena tak ada pejabat defenitif di kelurahan, Hadijah mengatakan tak perlu takut karena dalam Permendagri No 130 Tahun 2018 sudah jelas caranya jika tak ada.

"Tidak harus satu kelurahan harus satu tenaga, itu bisa satu tenaga untuk tiga kelurahan. Itu ada kok aturannya dalam Permendagri ini karena Pemerintah pusat juga tahu tak semua kelurahan itu berisi ASN," katanya.

Hal ini ada dalam Bab IV Pelaksana Anggaran pasal 12 nomor empat,"
Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan."

Menurutnya, lurah dapat mengajukan ke kecamatan untuk menunjuk pejabat lain di luar kelurahan itu.

Hadijah menjelaskan, aturan ini sudah disosialisasikan berkali-kali kepada pejabat kecamatan dan kelurahan.

"Jadi kita sosialisasi bukan pertama kali tapi berkali-kali," katanya.

Hadijah bahkan sudah melaporkan kejadian kepada wali kota Makassar tapi tetap saja ada saja lurah yang tak menjalankan anggaran kelurahan.

Model penggunaan dana kelurahan yang berjumlah sekitar Rp 300 juta menggunakan sistem kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan Lembaga Pemberdayaan Kelurahan (LPM).

Halaman
123
Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved