Masa Jabatan Presiden Diusul 3 Periode, Rocky Gerung: Dungu Cara Berpikir Demokrasinya

Masa Jabatan Presiden Diusul 3 Periode, Rocky Gerung: Dungu Cara Berpikir Demokrasinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Akademisi Rocky Gerung menilai pihak yang mewacanakan ide penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode tidak memahami demokrasi.

Menurutnya demokrasi adalah pembatasan kekuasaan.

"Soal dia enggak ngerti ide demokrasi. Demokrasi artinya pembatasan kekuasaan. Supaya apa? Supaya terjadi sirkulasi elite," ucap Rocky Gerung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

• Akhirnya Terjawab Alasan Rocky Gerung Tak Muncul Lagi di ILC TV One, Karni Ilyas Tak Berani Lagi?

Rocky Gerung menegaskan bila kepala negara menjabat sampai tiga periode atau 15 tahun, artinya tidak terjadi sirkulasi maupun regenerasi kepemimpinan elite.

Rocky Gerung menyebut usulan tersebut dungu.

"Dungu cara berpikir demokrasinya, dia enggak ngerti apa yang diusul," katanya.

Sebelumnya, wacana penambahan masa jabatan presiden mengemuka seiring dengan rencana MPR mengamendemen UUD 1945.

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan fraksi Partai NasDem yang mengusulkan jabatan Presiden menjadi 3 periode dalam rencana amendemen UUD 1945.

"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebutkan PPP belum memikirkan usulan untuk mengubah masa jabatan presiden.

Saat ini, partainya itu ingin memperjuangkan rekomendasi MPR periode lalu, yakni menghidupkan kembali GBHN.

Kata Ketua MPR

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan belum ada pembahasan mengenai masa jabatan Presiden tiga periode dalam rapat pimpinan MPR RI.

"Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali sampai detik ini kita belum pernah membahasnya baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Bamsoet mengakui saat ini wacana tersebut memang berkembang di publik.

Pimpinan MPR, dia, saat ini sedang menampung aspirasi masyarakat soal amandemen terbatas UUD 1945.

Bamsoet mengatakan secara pribadi dirinya menilai proses pemilihan presiden seperti saat ini sudah tepat dan benar.

Sehingga tidak perlu lagi ada perubahan sistem pemilihan Presiden.

Namun demikian, apabila ada kehendak dan desakan publik masa jabatan presiden harus diubah, hal tersebut tentu akan menjadi kajian di MPR RI.

"Kecuali ada desakan, mayoritas masyarakat menghendaki lain. Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat bahwa ada wacana jabatan presiden tiga kali ya biasa aja itu tidak boleh dibunuh. Biarkan saja itu berkembang kita melihat respons masyarakat bagaimana. Ini kan tergantung aspirasi masyarakat," katanya.

"MPR apa panjangannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau rakyat menghendaki masa kita bendung. Tapi yang pasti kalau meminta pendapat saya pribadi maupun Golkar saya nyatakan sampai ini kita di Golkar belum ada wacana itu dan menurut saya pribadi apa yang ada sekarang itu sudah pas," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan fraksi Partai NasDem mengusulkan jabatan Presiden menjadi 3 periode di dalam rencana amandemen terbatas UUD 1945.

"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyebutkan PPP belum memikirkan usulan untuk mengubah masa jabatan presiden.

Saat ini, partainya itu ingin memperjuangkan rekomendasi MPR periode lalu, yakni menghidupkan kembali GBHN.

Iwan Fals Usulkan Rocky Gerung Jadi Presiden

Musisi Senior Iwan Fals sempat menuliskan cuitan bernada candaan yang menyebut Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi Presiden 2024.

Pernyataan Iwan Fals ini didasari dari langkah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan maju di Pilwalkot Solo 2020.

"Klo Gibran jadi walikota Solo, berarti 2024 bisa jadi presiden juga tuh..."

Tak hanya nama Gibran, pelantun lagu Bongkar ini juga mengusulkan nama Rocky Gerung di Pilpres 2024. 

"Ya udah gimana klo Rocky Gerung aja yg jadi presiden supaya rakyatnya pada pinter."

Menanggpi cuitan Iwan Fals yang menyebutnya bisa jadi presiden, Gibran mengatakan ingin fokus untuk menjadi Wali Kota.

"Daftar jadi wali kota saja belum kok udah ngomongin Pilpres," ujarnya dikutip dari TribunSolo.com.

Menurutnya menjadi seorang presiden membutuhkan persiapan yang panjang dan matang.

Ayah La Lembah Manah juga mengaku untuk bergabung di Pilpres 2024, ada persyaratan yang belum bisa ia penuhi.

Hal ini terkait batas usia saat mendaftar di KPU.

Yakni minimal umur capres dan cawapres yakni 40 tahun.

"Umurnya saya belum cukup untuk Pilpres 2024," ujar Gibran.

Gibran mengaku ingin memulai kinerjanya secara bertahap.

Suami Selvi Ananda ini ingin bekerja dari kota kecil terlebih dahulu.

Namun Gibran tetap mengucapkan terimakasih kepada penyanyi lagu Bento atas usulannya terkait Pilpres 2024.

Gibran mengatakan jika benar adanya dinasti politik, ia akan meminta untuk jadi menteri kepada Jokowi. 

"Mungkin orang bilang dinasti politik segala macam. Saya kan ikut kontestasi, bisa dipilih bisa tidak."

"Bisa kalah, bisa menang. Kalau dinasti politik, mungkin saya kemarin minta jadi menteri atau apa saja," ujarnya yang dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (26/11/2019). 

Gibran juga menyebut kalau langkahnya ini sepenuhnya membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. 

DPC Partai Gerindra Solo diketahui memiliki wacana untuk memasangkan Gibran dengan cucu Presiden Soekarno.

Yakni G.R.M Paundrakarna Sukmaputra Jiwanegara atau yang lebih akrab dipanggil Paundrakarna.

Gerindra menilai Paundra merupakan sosok anak muda yang memiliki peluang dalam Pilkada Solo 2020.

Diketahui selain menjadi artis Paundra juga pernah berkecimpung di dunia politik.

Cucu bung Karno ini merupakan mantan anggota DPRD kota Solo dari fraksi PDI-P.

Selain itu, memiliki darah politikus yang diturunkan dari sang kakek juga satu diantara faktor Gerindra mantap memasangkannya dengan Gibran.

Menanggapi hal ini, Gibran mengaku samapi sejauh ini belum ada komunikasi terkait wacana tersebut.

Gibran mengatakan kalau dirinya masih menunggu surat rekomendasi dari PDI-P.

Karena ia masih bertekad akan mengikuti Pilwalkot Solo melalui DPC PDI-P Solo.

"Saya sudah menekankan kalau saya majunya lewat PDI-P, jadi saat ini saya masih menunggu surat rekomendasi," ujarnya dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (26/11/2019). (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rocky Gerung Sikapi Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden: Dungu Cara Berpikir Demokrasinya