Tribun Wajo

VIDEO: Suasana Aksi Unjuk Rasa di Kantor Dinas PMD Wajo

Aksi unjuk rasa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 4 Desember 2019.

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Sejumlah aktivis melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wajo, Senin (25/11/2019).

Aksi unjuk rasa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 4 Desember 2019. 

Para pengunjuk rasa menutup akses Jl Veteran Sengkang.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Tegakkan Perda No 2 Tahun 2017".

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian kepala desa.

Orator Heriyanto Ardi mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa Balielo, bernama Nurasia sungguh nyata adanya.

Namun, Dinas PMD Kabupaten Wajo sebagai panitian pelaksana kabupaten tidak bisa mengambil tindakan tegas.

"Salah satu Calon Kepala Desa di Balielo diduga menggunakan dokumen palsu, dan hal itu diloloskan oleh panitia penyelenggara," katanya.

Padahal pada pasal 62 ayat (1) sampai ayat (3) menjelaskan bahwa, setiap calon kepala desa yang melakukan rekayasa dan pemalsuan terhadap persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 dan pasal 27 diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.

"Kami mengindikasikan terjadi rekayasa terkait persyaratan administrasi yakni, surat keterangan pengganti ijazah yang tidak legal dan Nurasia sendiri merupakan perangkat desa di Desa Lempong," katanya.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved