Tribun Wajo

Dinilai Tidak Netral di Pilkades 2019, Kadis PMD Kabupaten Wajo Diminta Mundur dari Jabatannya

Pasalnya, ia dinilai tidak becus dan tidak netral pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Wajo.

Dinilai Tidak Netral di Pilkades 2019, Kadis PMD Kabupaten Wajo Diminta Mundur dari Jabatannya
hardiansyah/tribunwajo.com
Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri, diminta mundur dari jabatannya.

Pasalnya, ia dinilai tidak becus dan tidak netral pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Wajo.

Hal itu disampaikan oleh aktivis saat berunjuk rasa di depan kantor Dinas PMD Kabupaten Wajo, Jl Veteran, Sengkang, Senin (25/11/2019).

"Kami mahasiswa dan warga Desa Balielo meminta dengan tegas Bapak (Kadis PMD) untuk mundur, karena telah gagal memimpin Dinas PMD," kata salah satu aktivis, Heriyanto Ardi.

Kegagalan Syamsul Bahri yaitu, lalai dan dinilai berpihak pada salah satu calon kepala desa di Balielo.

"Kandidat yang bersangkutan diloloskan sementara berkas dan dokukennya palsu," katanya.

Salah satu Calon Kepala Desa di Balielo, bernama Nurasia diduga menggunakan dokumen palsu dan hal itu diloloskan oleh panitia penyelenggara.

Padahal pada pasal 62 ayat (1) sampai ayat (3) menjelaskan bahwa setiap calon kepala desa yang melakukan rekayasa, dan pemalsuan terhadap persyaratan kepala desa.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 dan pasal 27 diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.

Menanggapi tudingan tersebut, Syamsul Bahri menyebutkan bahwa dugaan dirinya tidak netral pada perhelatan Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Wajo adalah asumsi.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved