Tribun Makassar

Besok, Banggar DPRD Sulsel Dalami Nota Keuangan dan RKA OPD Pemprov

Pembahasan RAPBD diagendakan Senin (25/11/2019), dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah

Besok, Banggar DPRD Sulsel Dalami Nota Keuangan dan RKA OPD Pemprov
hasan/tribun-timur.com
Pembahasan RAPBD diagendakan Senin (25/11/2019), dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan akan melakukan pendalaman dan penelahaan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 beserta Nota Keuangan yang sebelumnya dibacakan Gubernur.

Pembahasan RAPBD diagendakan Senin (25/11/2019), dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir.

"Besok rapat Banggar dengan TAPD dan OPD lingkup Pemprov, " kata Jabir kepada Tribun, Minggu (24/11/2019).

Sebelumnya, Gubernur Sulsel telah membacakan nota keuangan RAPBD tahun 2020 kepada DPRD. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan ditetapkan Rp10,46 triliun. Sedangkan anggaran belanja senilai Rp10,79 triliun.

Pendapatan daerah Sulsel direncanakan bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,56 triliun, pendapatan transfer Rp5,802 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp78 miliar lebih. Target pendapatan daerah di tahun 2020 meningkat 5,48% dari tahun sebelumnya.

Pemprov Sulsel merencanakan target belanja tidak langsung sebesar Rp7,54 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,36 triliun, belanja hibah sebesar Rp1,64 triliun.

Sebagian besar dialokasikan untuk dana belanja operasional sekolah, bantuan sosial sebesar Rp1,42 miliar, bagi hasil sebesar Rp 1,81 triliun, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan parpol sebesar Rp696 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.

Menurut legislator DPRD Sulsel Selle Ks Dalle dalam pembahasan RAPB ditingkat banggar tujuan untuk memastikan draft dari seluruh OPD yang diserahkan oleh TAPD ke banggar sudah rampung semua.

"Selanjutnya, jika sdh ada kesepahaman antara banggar dan TAPD terkait draft RAPBD secara keseluruhan baru masuk pada pambahasan yang lebih detail di tingkat komisi," kata Politisi Demokrat tersebut.

Sebelum melangkah pada tahapan antara OPD dengan komisi, maka banggar dan TAPD harus duduk bersama memastikan nota keuangan dan RKA masing masing OPD baik dari segi pagu indikatif maupun program strategis kelar semua secara prinsip.

Ketua Komisi A ini berharap antara banggar dengan TAPD tidk ada lagi masalah baru yang muncul,sehingga seger! Masuk pada tahapan antara komisi dengan OPD mitra.

Pembahasan terus digodok Dewan karena batas deadline tersisa tinggal lima hari.
Jika tidak selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 30 November maka terancam finalti.

Resikonya 83 anggota dewan bisa tidak mendapatkan gaji selama enam bulan.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved