Tribun Sulbar

40 Persen Pajak Belanja Modal Pemerintah Tak Terakomodir di Sulbar

Ali juga menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar langsung melakukan pemotongan pajak setiap melakukan pembayaran kepada pihak

40 Persen Pajak Belanja Modal Pemerintah Tak Terakomodir di Sulbar
Nurhadi/Tribun Sulbar
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) menyerahkan dokumen dan Transfer Kedaerah dan Daerah Dana (TKDD) kepada para kepala Wakil Bupati Polman H M Natsir Rahmat di Kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (22/11/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) menekankan agar perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah dari luar Provinsi Sulawesi Barat, agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lokal.

Hal itu ditegaskan orang nomor satu di Sulawesi Barat dalam sambutannya, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) ke 244 Satker dan tujuh Pemda di Wilayah Sulbar, Jumat (22/11/2019).

Ali Baal mengatakan, hal ini penting dan mendesak mengingat penerimaan pajak di Sulbar masih rendah. Sehingga para pelaku usaha disyaratkan mendirikan kantor cabang serta memiliki NPWP yang terdaftar di Sulbar.

"Khususnya badan usaha yang mengelola anggaran negara di Sulbar mesti berkomitmen membangun kantor cabang di Sulbar. Juga memiliki NPWP yang tercatat di Sulbar sehingga pemungutan pajak masuk dan berdampak ke Sulbar,"kata Ali Baal.

Ali juga menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar langsung melakukan pemotongan pajak setiap melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

"Meskipun rekanan dari luar daerah, namum pajak tetap masuk ke daerah, karena saat dilakukan pembayaran dilakukan potong langsung (pajak) disini, kedepan kita harus dorong PAD,"imbuh Ali.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju, Hadinengrat Nusantoro mengungkapkan, tercatat di sektor penerimaan pajak tahun ini masih di angka kisaran 60 persen dari target.

Ia menyebutkan, target penerimaan pajak tahun ini untuk di KPP Mamuju (membawahi Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangayu) Rp 384 miliar.

Sedangkan di KPP Majene (membawahi Polewali Mandar, Majene dan Mamasa) ditarget sekira Rp 280 miliar.

"Sekarang capaian kita khusus di KPP Mamuju baru sekitar Rp 286 miliar. Sementara KPP Majene sekitar Rp170 miliar," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved