Minim Kontribusi, Wakil Bupati Pangkep Warning Tegas OPD, Dinas Pariwisata Rencana Dilebur

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana menyoroti dengan tegas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap minim kontribusi.

Salah satunya, dengan jelas dia mengatakan OPD Dinas Pariwisata  khususnya sektor pariwisata yang minim kontribusi.

Menurutnya, sektor pariwisata selalu minim kontribusi, padahal memiliki target yang jelas.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah sudah jelas dan digunakan.

"Iya pariwisata selalu minim kontribusi dan kemungkinan nanti akan ada peleburan," ujarnya di Pangkajene, Sabtu (23/11/2019).

Alasan Syahban melebur OPD ini agar tidak jadi beban lagi di daerah.

"Kita nanti akan satukan OPD nya, agar tidak jadi beban lagi," ungkapnya.

Sebelumnya pernah diberitakan, Februari 2019 lalu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pangkep, Andi Yahtrib Pare yang kini sudah pensiun mengatakan sejumlah OPD ada yang penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ada juga yang minim.

Sektor kesehatan adalah penyumbang PAD terbesar, yakni Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Batara Siang Pangkep.

"Iya BLUD RSUD Batara Siang Pangkep senilai Rp 46,9 miliar dari target Rp 50 miliar dan Kapitasi JKN target di
Rp 20,1 miliar mencapai realisasi Rp 22,9 miliar," ujarnya Yathrib di Pangkajene, Rabu (27/2/2019) lalu.

Sementara, kata Yathrib Pare sektor yang tidak mencapai target adalah sektor pariwisata Kabupaten Pangkep yang dalam hal ini ditangani Dinas Pariwisata Pangkep.

"Justru sektor pariwisata Pangkep ini yang tidak mencapai target. Kalau di pariwisata itu retribusi tempat rekreasi yang sama sekali jauh dari target. Prihatin juga dengan ini hanya 45 persen saja dari target Rp 82 juta dan hanya terealisasi Rp 37 juta saja selama 2018," ungkapnya.

Yahrib menyayangkan padahal tempat-tempat wisata yang dibangun itu termasuk banyak di Pangkep seperti Pulau Camba-cambang, Mattampa dan tempat wisata lainnya.

Sementara untuk PAD Dispenda Pangkep itu yang tidak capai target hanya PBB dan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB juga hanya mencapai 70 persen dan tidak mencapai target. Tetapi PAD lainnya sudah memenuhi target. PAD Dispenda senilai Rp 76 miliar dari target 78 miliar. Jadi hanya 97 persen yang masuk PADnya," jelasnya.