Masih Banyak Warga Makassar Miskin, Pejabat Malah Minta Tambahan Penghasilan

Kemarin, anggota banggar, Mario David, menyoroti pengusulan penambahan TPP bagi ASN. Usulan TPP muncul dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Masih Banyak Warga Makassar Miskin, Pejabat Malah Minta Tambahan Penghasilan
abd azis/tribun-timur.com
Suasana rapat Banggar DPRD Makassar bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota (TAPD) Makassar, Senin (18/11/2019) pukul 21.30 wita. 

Rapat pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan sekitar pukul 21.00 wita dengan agenda pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN.

 Dapat Suntikan Dana Pusat, Gubernur Sulsel Tekankan Ini Untuk Bupati dan Wali Kota

Dalam rapat itu, anggota banggar meminta penjelasan terkait tambahan penghasilan pegawai.

"Jelaskan seperti apa mekanismenya. Ini harus jelas karena ini Rp 600 miliar lebih, seperdua dari pendapatan asli daerah kita," jelas anggota Banggar DPRD Makassar Abdi Asmara dengan suara meninggi, Senin (18/11/2019).

Anggota banggar lainnya, Hasanuddin Leo menegaskan bahwa semuanya harus jelas. Menurutnya, jangan sampai terjadi seperti tenaga honorer ada nama namun tidak ada orangnya.

 Bisa 3 Kali Sehari Betrand Peto Minum ASI Sarwendah Istri Ruben Onsu, Bolehkah? dari Segi Kesehatan?

"Jumlah honorer Makassar berapa? 8.820 orang yah? Sayakira semua ini tidak menutup kemungkinan banyak fiktif. DPRD disini ada 200 kontrak dan setiap hari saya cuma melihat di bawah 100 orang," ungkap Hasanuddin.

Ia menjelaskan bahwa banyak sekali tenaga honor fiktif, namanya saja ada tapi orangnya tidak ada. Harusnya ini diperbaiki dulu sebelum mengambil kebijakan dengan menaikkan insentif tenaga honorer.

"Saya sama dengan Pak Abdi Asmara, jadi semua harus jelas dan rasionalisasi. Kami tidak pernah menghalangi rezeki bapak dan ibu-ibu, tapi tolong dirasionalkan secara detail," jelas Hasanuddin Leo.

 Anggota DPR RI Aliyah Mustika Ilham dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Wefie di Area CFD Makassar

Banggar DPRD Makassar Jadwalkan Rapat KUA-PPAS 2016 Sabtu-Minggu

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar akan melakukan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 pada hari Sabtu-Minggu (28-29/11/2015).

Dalam agenda Badan Musyawarah, DPRD Kota Makassar menjadwalkan paripurna APBD Pokok 2016, Senin (30/11/2015).

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Andi Nurman mengatakan anggota dewan tak bisa berbuat banyak.

Halaman
123
Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved