Masih Banyak Warga Makassar Miskin, Pejabat Malah Minta Tambahan Penghasilan

Kemarin, anggota banggar, Mario David, menyoroti pengusulan penambahan TPP bagi ASN. Usulan TPP muncul dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Masih Banyak Warga Makassar Miskin, Pejabat Malah Minta Tambahan Penghasilan
abd azis/tribun-timur.com
Suasana rapat Banggar DPRD Makassar bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota (TAPD) Makassar, Senin (18/11/2019) pukul 21.30 wita. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, menegaskan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum disetujui oleh banggar.

“Kita akan kaji di banggar, konsultasikan ke Mendagri,” tegas Ara akronim namanya dalam rapat, Selasa (19/11/2019).

Kemarin, anggota banggar, Mario David, menyoroti pengusulan penambahan TPP bagi ASN. Usulan TPP muncul dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

“Dalam kebijakan umum yang paling kita soroti itu adalah terkait pelaksanaan TPP. TPP ini adalah tambahan penghasilan pegawai,” kata Mario.

Anggota Fraksi Partai Nasdem Makassar ini menambahkan, TPP bagi ASN akan membebani APBD Makassar.

Disisi lain, masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak warga miskin di Makassar .

“Pada tahun 2018, APBD kita untuk belanja pegawai 30 persen dan belanja lapangan seperti membangun rumah sakit, jembatan, sekolah, dan jalanan sampai 70 persen. Belum lagi warga miskin kita banyak,” kata Mario.

TPP bagi ASN Pemkot Makassar:
* Sekda: Rp 56 juta
* Asisten: Rp 22 juta
* Kadis, badan, camat dan kabag: Rp 16 juta
* Sekdis: Rp 14 juta
* Sekcam: Rp 11,4 juta
* Kasubag OPD: Rp 8 juta
* Kepala seksi OPD: Rp 6 juta
* Lurah: Rp 9 juta
* Seklur: Rp 6 juta
* Staf PNS non jabatan: Rp 1,4 juta-Rp 2,4 juta

Banggar Minta TAPD Makassar Rasionalisasi Tambahan Penghasilan Bagi ASN

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) melanjutkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 di ruang banggar lantai 1, gedung DPRD, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (18/11/2019).

Koordinator Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), memimpin rapat yang dihadiri Ketua TAPD Makassar Muhammad Ansar, sejumlah kepala SKPD dan anggota banggar.

Halaman
123
Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved