Sertifikat Nikah
Sertifikat Nikah Kebijakan Baru Era Jokowi Jilid 2 Menuai Pro & Kontra, Kamu Setuju? Simak Faktanya
Sertifikat Nikah Kebijakan Baru Era Jokowi Jilid 2 Menuai Prokontra, Kamu Setuju? Simak Fakta-faktanya
Misalnya saja, jika sertifikasi nikah ini menjadi syarat administrasi pernikahan, anak yang lahir dari perkawinan secara adat dari masyarakat adat harus memiliki akta kelahiran.
Padahal, pernikahan adat sendiri belum legal secara hukum negara.
Bahkan, KTP elektronik pun tidak dimiliki oleh masyarakat adat.
• Wajib Sertifikat Layak Kawin untuk Calon Pengantin di Seluruh Indonesia 2020, ini Cara Mengurusnya
• Aturan Baru Nikah di Era Jokowi Jilid 2 Jangan Harap Dapat Surat Nikah Jika Tak Punya Sertifikat Ini
"Keberagaman, hak politik, itu penuhi dulu. Boleh mengatur hal lain tapi syarat utama penuhi dulu," ujarnya.
Tommy mengatakan, jika maksud pemerintah adalah memberi pemahaman tentang pernikahan ke calon suami istri, tidak perlu sampai menjadikan sertifikat kawin sebagai syarat untuk menikah.
Menurut dia, negara harus mengurangi pengaturan hal-hal yang justru berpotensi menimbulkan perbenturan.
"Berhenti ikut campur terlalu jauh di ruang-ruang yang sudah ada hukum yang berlaku di dalamnya terutama hukum adat. Cukup rekognisi dan pengakuan," katanya.
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bakal mencanangkan program sertifikasi perkawinan.
Program itu diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah. Mereka nantinya diwajibkan untuk mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah, supaya mendapat sertifikat yang selanjutnya dijadikan syarat perkawinan.
"Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," kata Menko PMK Muhadjir saat ditemui di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
