Perusahaan Pasangkayu PHK Karyawan, Kuasa Hukum Minta Dilakukan ini

Sebagaimana diketahui awal bulan November sekitar 12 karyawan korban PHK PT Pasangkayu. Beberapa diantaranya meminta pendampingan kepada kuasa hukum.

Firmansyah
Kuasa hukum korban PHK PT Pasangkayu Firmansyah 

TRIBUN-TIMUR.COM, PASANGKAYU— Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas sejumlah karyawan PT Pasangkayu (anak perusahaan PT Astra Agro Lestari) berbuntut panjang.

Sebagaimana diketahui awal bulan November sekitar 12 karyawan korban PHK PT Pasangkayu di Sulbar. Beberapa diantaranya meminta pendampingan kepada kuasa hukum.

Karyawan yang menjadi korban PHK menganggap PT Pasangkayu telah sewenang-wenang, dan tidak mematuhi undang-undang yang berlaku terkait jenis kompensasi.

Kepala Desa dalam Mobil Bergoyang Sama Tetangga Tewas Tiba-tiba, Korban Sudah Lepas Dalaman

TRIBUNWIKI: Profil Bupati Cantik Luwu Utara Indah Putri Indriani

Kuasa hukum karyawan korban PHK itu, Firmansyah, mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses PHK karyawan anak perusahaan PT. AAL itu.

Pihak perusahaan diminta terbuka untuk menyelesaikan kasus ini berdasarkan mekanisme hukum yang ada.

Sebagai langkah awal, Firmansyah telah mengajukan penyelesaian secara bipartit (musyawarah). Kini Ia tinggal menunggu respon dari pihak PT Pasangkayu.

"Saya berharap pengajuan bipartit ini mendapat respon baik dari pihak PT Pasangkayu. Kami tinggal menunggu kapan waktunya dan dimana tempatnya,"ucap Firmansyah, Senin (18/11/2019).

Firmansyah berharap, kalau pihak perusahaan memang memiliki niat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Surat pengajuan bipartit telah kami kirimkan dan sudah ada tanda terimanya.

 Kepala Desa dalam Mobil Bergoyang Sama Tetangga Tewas Tiba-tiba, Korban Sudah Lepas Dalaman

 TRIBUNWIKI: Profil Bupati Cantik Luwu Utara Indah Putri Indriani

Jika tawaran bipartit tidak mendapat respon dari perusahaan, lanjutnya, pihaknya akan mengambil langkah hukum selanjutnya sesuai yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Bahkan hingga berperkara ke pengadilan hubungan industrial.

"Kami memiliki fakta dan dasar hukum yang kuat untuk kemperkarakan kasus ini,"tegasnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved