PA 212 Siap-siap Gigit Jari, Ahok/Basuki Tjahaja Purnama Tetap Bisa jadi Bos BUMN Meski Mantan Napi

Bila penunjukan, mantan narapidana tidak boleh menjadi pejabat publik.

"Oleh sebab itu coba nanti tanyakan ke Pak Erick. Ini pemerintah menunjuk di sini bukan jabatan publik, komisaris, dikontak, misalnya kalau benar," ungkapnya.

Mahfud MD menegaskan, mantan narapidana memang tidak boleh menjadi pejabat publik.

Namun untuk jabatan di badan usaha tergantung dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)-nya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi Ahok jika benar akan bergabung BUMN.

Syarat pertama yang harus dipenuhi, kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut.

"Tapi mengenai syarat syarat sepertinya tidak ada masalah ya. Karena ketika saya menjadi komisaris utama di BUMN di Adhi Karya sampai hari ini.'

"Syaratnya cuma kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan apa itu bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV Rabu (13/11/2019).

Syarat kedua, tidak ikut dalam partai politik.

Ia menegaskan, syarat tersebut harus dipenuhi.

Jika masih mengikuti partai politik harus mengundurkan diri.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik, dan ini yang harus ditanyakan karena yang saya tahu kalau tidak salah Ahok bergabung dengan partai politik," ungkap dia.

Fadjroel menjelaskan, ada surat pakta integritas yang di dalamnya berisi larangan ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik.

Wakil Menteri (BUMN, Budi Gunadi mengatakan jika BUMN membutuhkan talenta dari putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN.

Hal ini ia ungkapkan setelah dipanggilnya Ahok ke Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).