Mentan Syahrul Tak Biarkan Alih Fungsi Lahan Untuk Kedaulatan Pangan

Dengan demikian, Indonesia bisa berdaulat pangan bahkan bisa mengekspor atau mencukupi pangan negara-negara lain (dunia).

Mentan Syahrul Tak Biarkan Alih Fungsi Lahan Untuk Kedaulatan Pangan
ist
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), berkomitmen meningkatkan produksi guna menjamin ketersediaan pangan nasional. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), berkomitmen meningkatkan produksi guna menjamin ketersediaan pangan nasional.

salah satunya dengan tak membiarkan adanya alih fungsi lahan.

Dengan demikian, Indonesia bisa berdaulat pangan bahkan bisa mengekspor atau mencukupi pangan negara-negara lain (dunia).

"Menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan ini dengan lebih awal merampungkan data. Data presisi luas lahan pertanian menjadi variabel utama menahan laju alih fungsi lahan, sehingga kedaulatan pangan nasional dapat diwujudkan segera," demikian diungkapkan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Kuntoro menyatakan selama ini pemerintah telah mengeluarkan role of the game untuk menghentikan laju konversi lahan pertanian.

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

"Di era Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo aturan akan diterapkan dengan serius. Terbukti, Pak Menteri Syahrul bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Agraria dan Tata Ruang telah melakukan koordinasi sepakat untuk presesi penghitungan dan verifikasi lahan baku sawah nasional,” bebernya.

Selain itu, Kuntoro menyebutkan Kementan melakukan pengawalanan verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi.

Kementan juga terlibat dalam pengawalan pengintegrasian lahan sawah, yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Alhasil, nantinya UU 41/2009 dan peraturan turunannya dapat dilaksanakan lebih optimal. Komitmen dan sinergi semua pihak yakni pemerintah pusat dan daerah menjadi modal utama menekan konversi lahan," sebutnya.

Halaman
1234
Editor: Sudirman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved