Andi Ilhamsyah Mattalatta Minta Gubernur Nurdin Abdullah tak Sewenang-wenang di Stadion Mattoanging

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ultimatum Pemprov Sulsel di Stadion Mattoanging Makassar tak mempan.Kepemilikan Stadion Mattoanging masih bersoal.

Pemprov Sulsel mengklaim telah memiliki kembali Stadion Mattoanging, setelah 37 tahun dikelola oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS).

Yayasan yang didirikan Mayjen Andi Mattalatta ini diserahi amanah mengurus Stadion Mattoanging sejak Februari 1982.

Setelah memasang papan bicara sebagai pemilik, Pemprov Sulsel merencanakan bakal merenovasi Stadion Mattoanging, Makassar. Pemprov juga telah membentuk tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi Stadion Mattoanging.

Pemprov Sulsel mengultimatum YOSS untuk mengosongkan Station Mattoanging paling lambat 7 November 2019. YOSS menggugat Pemprov Sulsel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pemprov atas ultimatum ini.

Pihak YOSS enggan menyerahkan stadion secara cuma-cuma. "Makanya Pemprov Sulsel batal masuk untuk mengusir kita karena kami menggugat," tegas Ketua Pembina YOSS Andi Ilhamsyah Mattalatta.

Andi Ilhamsyah Mattalatta fokus ke Stadion Mattoanging, akhir-akhir ini. Dia bertekad melawan Pemprov Sulsel yang ingin “merebut” Stadion Mattanging.

Polemik kepemilikan Stadion Mattoanging terus berlanjut. “Kenapa polemik muncul? Karena Pemrov Sulsel ngotot berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Di satu sisi, kita juga menganggap sertifikat itu memang resmi seperti yang dikatakan kuasa hukum kita di Popsa beberapa waktu lalu,” jelas Andi Ilhamsyah Mattalatta seperti dikutip Tribun Timur cetak edisi Sabtu, 16 November 2019.

Menurutnya, Pemprov Sulsel ngotot mau mengambil alih Stadion Mattoanging berdasarkan sertifikat yang mereka miliki itu.

“Tetapi prosesnya tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan sesuai aturannya dan terbitnya. Pertama, yang menguasai lahan selama ini siapa? Kok penguasa lahan, YOSS sekian lama, tiba-tiba muncul sertifikat atas nama Pemprov Sulsel,” kata Andi Ilhamsyah Mattalatta.

“Kita sudah ajukan gugatan, makanya terpending (pengusiran). Karena sudah masuk ke proses hukum. Kita harapkan bahwa, selama ada proses hukum berlangsung tidak ada kegiatan-kegiatan lain terkait dengan tanah sengketa yang bisa dilakukan di atasnya, kan begitu. Kami harap Gubernur Sulsel tidak sewenang-wenang. Mari kita duduk bersama,” jelasnya menambahkan.