Basuki Tjahaja Purnama Ahok Jadi Dirut atau Komisaris Pertamina? Lihat Gajinya, Gaji Jokowi Kalah

TRIBUN-TIMUR.COM - Basuki Tjahaja Purnama Ahok jadi Dirut atau Komisaris Pertamina? Lihat gajinya, gaji Jokowi kalah.

Ramai kabar jika Ahok bakal dapat kursi empuk di perusahaan "plat merah" atau BUMN.

Saat dikonfirmasi, Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Kabar yang beredar, Ahok akan ditempatkan di PT Pertamina (Persero).

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi yang merekomendasikan Ahok untuk menjadi salah satu bos di BUMN, ia tidak menjawabnya.

Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Ahok sekaligus suami Puput Nastiti Devi tetap harus mengikuti seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.

Wartawan juga bertanya mengenai peluang mantan suami Veronica Tan itu lolos seleksi.

Presiden menjawab, sebagai mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi tahu betul bagaimana kinerja Basuki Tjahaja Purnama.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak mengetahui di BUMN mana Ahok akan ditempatkan.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Jokowi dan Ahok diketahui pernah berduet menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden RI.

Ketika ditanya kembali mengenai jabatan yang akan diberikan ke Ahok, Jokowi membenarkan bahwa ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, yakni komisaris atau bagian dari direksi.

"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Ahok sekaligus alumnus Jurusan Teknik Geologi oada Fakultas Teknik Universitas Trisakti mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara. 

Kendati demikian, Ahok belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Tapi, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok menjelaskan.

Ubah Gaya Komunikasi

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya jika nantinya benar-benar dipilih jadi bos perusahaan di salah satu BUMN.

Politisi Partai Gerindra ini berharap saat memimpin perusahaan BUMN, Ahok tak lagi sama seperti saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau ( Ahok ). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Andre Rosiade berharap Ahok bisa membawa perubahan yang baik di tubuh BUMN.

Bukan, malah membuat kegaduhan.

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi VI lainnnya, yakni Achmad Baidowi menyarankan agar Ahok mengubah cara berkomunikasinya saat memimpin perusahaan BUMN nantinya.

“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam memimpin lembaga,” kata Ahmad Badowi.

Gaji

Jika kelak Ahok diangkat menjadi Dirut Pertamina atau duduk di posisi komisaris, berapa gaji bakal diterima?

Berdasarkan laporan kinerja keuangan Pertamina pada 2018, disebutkan jika kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Gaji direksi Pertamina mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilau Rp 62,74 juta per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Bandingkan pula dengan gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, senilai Rp Rp 8,4 juta per bulan.

Namun, tak hanya itu, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Setiap bulan, BPO Gubernur DKI Jakarta mencapai miliaran rupiah.(*)