Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ahok Jadi Dirut PLN atau Pertamina Usai Temui Erick Thohir? Bocoran Luhut Panjaitan, Tunggu Jokowi

Ahok jadi Dirut PLN atau Pertamina usai temui Erick Thohir? Bocoran Luhut Panjaitan, tunggu Jokowi.

Editor: Aqsa Riyandi Pananrang
Tribunnews
Ahok jadi Dirut PLN atau Pertamina usai temui Erick Thohir? Bocoran Luhut Panjaitan, tunggu Jokowi. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ahok jadi Dirut PLN atau Pertamina usai temui Erick Thohir? Bocoran Luhut Panjaitan, tunggu Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemungkinan menjabat di BUMN yang mengurusi sektor energi.

Bocoran itu disampaikan Luhut Panjaitan dikonfirmasi terkait kedatangan Ahok di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (13/11/2019).

Ahok yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Luhut Panjaitan mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan ke Ahok di BUMN.

"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu," kata Luhut ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Tapi hal tersebut masih menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Nanti tergantung Presiden lah," kata Luhut Panjaitan.

Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.

sscn.bkn.go.id, Pendaftaran CPNS 2019 Resmi Dibuka, Daftar Kemenkumham, Kemenag, Kemenkes, Kemdikbud

7 Fakta Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Pelaku Pakai Jaket Ojol, 4 Polisi Terluka, Kronologi

Kronologi Paman Penggal Kepala Ponakan hingga Terpental 5 Meter, Ini Motif Pembunuhan Sadis di Gowa

Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi salah satu petinggi BUMN.

"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ujar Luhut.

Sebelumnya diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.

Usai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam itu membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia.

Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok dilansir dari artikel Kompas.com berjudul "Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi".

Dirut PLN atau Dirut Pertamina

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (DOK TRIBUNNEWS.COM)

Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, Ahok kabarnya akan dijadikan Direktur Utama (Dirut) PLN atau Dirut Pertamina.

Diberitakan Kontan, belakangan BUMN diterpa kabar kocok ulang direksi.

Antara lain di PT Inalum (Persero) atau MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Dirut PT Inalum, Bank Mandiri, serta Dirut BTN, kabarnya sudah ada di tangan Presiden Jokowi dan tinggal diumumkan.

Sementara Dirut Pertamina dan Dirut PLN hingga sekarang belum jelas.

Sekadar mengingatkan, Nicke Widyawati menduduki jabatan sebagai Dirut Pertamina sejak Agustus 2018 lalu.

Terpilihnya Nicke berdasarkan pengajuan langsung dari Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu.

Penunjukkan Nicke disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Pertamina, yang saat itu sudah kosong kursinya selama empat bulan, menggantikan Elia Massa Manik

Sementara Dirut PLN hingga saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani karena Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I.  

Tanggapan Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, kursi bos perusahaan BUMN sekarang bisa diduduki kalangan profesional, termasuk juga Ahok.

"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.

"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.

Namun, ia tidak mau mengomentari lebih jauh terkait kapasitas Ahok tersebut jika menjadi direksi perusahaan BUMN.

"Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama," kata dia.

Petinggi BUMN

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Youtube channel Panggil Saya BTP)

Setelah bertemu Erick Thohir, Ahok disebut telah menerima tawaran sebagai petinggi BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok untuk mengajaknya bergabung di BUMN.

"Kami minta Pak Ahok bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kami lah," kata Arya kepada Tribun Network.

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan, mengapa BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas mumpuni terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan kebijakan publik."

"Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publik. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.

Pasalnya, harus melalui prosedural terlebih dahulu.

Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.

Terkait posisi apa yang akan dijabat, baik Ahok maupun Arya Sinulingga masih menutup rapat-rapat.

"Kami sudah tawarkanlah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Komentar Staf Khusus Presiden

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman menyebut, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu.

Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya dikutip Kompas.com.

(Tribunnews.com/Kompas.com)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved