Jelang Pilkades Serentak di Kabupaten Wajo, Sejumlah Indikasi Kecurangan Muncul

Ada 13 desa yang akan melangsungkan Pilkades serentak. Namun, sejumlah indikasi kecurangan pun mulai mencuat jelang perhelatan.

Jelang Pilkades Serentak di Kabupaten Wajo, Sejumlah Indikasi Kecurangan Muncul
hardiansyah/tribunwajo.com
Aktivis AMIWB, Heriyanto Ardi dan Baso Agus Parawansah. 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Wajo bakal digelar pada 4 Desember 2019 mendatang.

Ada 13 desa yang akan melangsungkan Pilkades serentak. Namun, sejumlah indikasi kecurangan pun mulai mencuat jelang perhelatan.

Polisi Tangkap Dua Pelaku Penganiayaan Tewasnya Ambo di Jeneponto

VIDEO: Airlangga Hartarto : Suku Bunga KUR Turun Jadi 6 Persen

Aktivis Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) pun mengkritik sejumlah hal teknis terkait tahapan tersebut.

Pertama, adanya dugaan bahwa salah satu bakal calon kepala desa di Desa Balielo menggunakan dokumen palsu untuk menyukseskan dirinya melanggeng ke Pilkades.

Kedua, adanya bakal calon kepala desa yang berstatus ASN tapi belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

11 Bom Bunuh Diri di Indonesia, Terbaru Sasar Masyarakat yang Sibuk Urus SKCK di Polrestabes Medan

Teka-teki Lahilalat di Video Panas Gisel Terungkap, Mantan Istri Gading Marten Ungkap Ini

" Ada indikasi ada calon kepala desa yang melanggar peraturan yang berlaku, di antaranya menggunakan dokumen palsu dan adanya ASN yang mencalonkan tanpa seizin pejabat berwenang," kata Baso Agus Parawansah, Rabu (13/11/2019).

Disebutkannya, sekaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo nomor 2 tahun 2017.

Baso Agus Parawansah menunjukkan, pada pasal 62 ayat (1) hingga ayat (3) dijelaskan setiap calon kepala desa yang melakukan rekayasa dan pemalsuan terhadap persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 dan pasal 27 diancam pidana penjara 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta.

7 Fakta Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Pelaku Pakai Jaket Ojol, 4 Polisi Terluka, Kronologi

Lalu, ASN yang hendak mencalonkan tapi belum mendapatkan izin pejabat yang berwenang pun dianggap telah melanggar Permendagri nomor 8 tahun 2001.

Bahkan, Baso Agus Parawansah pun juga meminta agar adanya tes urine atau darah untuk memastikan setiap calon kepala desa betul-betul bebas dari narkotika atau zat adiktif lainnya.

Halaman
123
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved