Pemprov Sulsel Tandatangani Mou tentang Layanan Terpadu Bagi Anak dan Perempuan di LPKA Parepare

Pemprov Sulsel Tandatangani Mou tentang Layanan Terpadu Bagi Anak dan Perempuan di LPKA Parepare

Pemprov Sulsel Tandatangani Mou tentang Layanan Terpadu Bagi Anak dan Perempuan di LPKA Parepare
Dok Pemprov Sulsel
Pemprov Sulsel Tandatangani Mou tentang Layanan Terpadu Bagi Anak dan Perempuan di LPKA Parepare 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel )dalam hal ini Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Parepare.

Penandatangan MoU terkait layanan terpadu bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum diadakan di Ruang Pertemuan Walikota Parepare, Senin (10/11/2019).

Pemprov Sulsel Tandatangani Mou tentang Layanan Terpadu Bagi Anak dan Perempuan di LPKA Parepare
Pemprov Sulsel Tandatangani Mou tentang Layanan Terpadu Bagi Anak dan Perempuan di LPKA Parepare (Dok Pemprov Sulsel)

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A. Gazaling menjelaskan penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana salah satu kriteria anak yang wajib mendapatkan perlindungan khusus salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, lanjut Ilham, MoU ini juga terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan adanya pembinaan khusus di LPKA bagi anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara.

"Ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak," kata Ilham.

Ilham mengatakan anak berhadapan dengan hukum yang kemudian mendapatkan pidana penjara harus dipastikan tetap bisa memperoleh haknya sebagai anak.

Untuk itulah, lanjutnya, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait guna memastikan hal ini dapat dilaksanakan.

"Sejak tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan telah merintis pengembangan layanan terpadu di Lapas Kelas II A Kabupaten Maros dan layanan edukasi keluarga di Lapas Kelas I Makassar," terang Ilham.

Dengan adanya MoU bersama LPKA Klas II A Parepare, Ilham berharap, skema layanan terpadu seperti layanan pendidikan, kesehatan, layanan pemulihan mental spiritual, layanan psikososial, dan lainnya yang responsive perempuan dan anak dapat dilaksanakan.

"Kita akan membangun skema layanan yang terpadu holistik dan integrative dalam LPKA Kelas II A Parepare," jelasnya. (*)

Editor: Sakinah Sudin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved