Jelang Pilkada 2020, KPID Sulbar dan Bawaslu Majene Bangun Kerjasama Pengawasan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat jajaki peluang kerjasama Pengawasan Kampanye Pilkada dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majene, Senin (11/11/2019).

Koordinator Bidang pengawasan isi Siaran KPID Sulbar Busran Riandhy mengatakan, koordinasi itu dilakukan guna membicarakan arah kerjasama dan optimalisasi peran kedua lembaga tersebut.

• RAMALAN ZODIAK SELASA 12 November 2019: Pisces Hati-hati Urusan Uang, Taurus Agresi & Leo Emosi

• Rekaman Nikita Mirzani Tanpa Dalaman Bareng Hotman Paris di Kamar Tersebar, Kelihatan Jelas

Mantan Ketua Bawaslu Sulbar tersebut diterima Ketua Bawaslu Majene, Sofyan Ali didampingi Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Indriana Mustafa serta seluruh staf Bawaslu.

"Kita menjajaki kerjasama dengan arah bagaimana melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha penyiaran khususnya Lembaga Penyiaran berlangganan (LPB/ TV Kabel) dan LPP (radio) agar patut terhadap ketentuan tahapan kampanye Pilkada,"ujar Busran.

Di Majene ini, kata Busran setidaknya ada 30 LPB. Hanya 2 LPB yang sudah mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran, selebihnya tidak ada.

"Kita menghimbau kepada penyelenggara Pemilu agar lebih selektif memilih LP untuk menjalin kerjasama, sehingga kedepan tidak bermasalah" pintahnya.

• AXBI Bakal Gelar Workshop Bedah Syirkah, Terbatas Hanya 200 Peserta

• CPNS 2019, Kepala UPT BKN Mamuju Prediksi Pelamar CPNS Pemprov Sulbar Membludak

Sementara itu, Kordiv Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Majene, Indriani Mustafa menyambut baik kerjasama pengawasan dengan KPID Sulbar.

Dikatakan, memang sejak awal Bawaslu Majene akan melakukan itu termasuk dengan Kemenag Majene yang banyak memiliki penyuluh agama untuk bersama-sama menyuarakan tolak politik uang dan SARA dalam Pilkada.

"Kami menyambut baik dengan adanya kerjasama pengawasan dan pencegahan politik uang dan SARA dalam pilkada serentak 2020," ujar aktifis perempuan Majene ini.

Dalam pertemuan itu, Bawaslu Majene meminta Komisioner KPID untuk berbagi pengalaman dan masukan dalam rangka penulisan Buku Setahun Bawaslu Majene mengawal Proses Demokrasi. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: