Forum Dosen Tribun Ulas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dialog yang berlangsung di Ruang Rapat Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Nomor 430 Kota Makassar ini berlangsung lancar.

Forum Dosen Tribun Ulas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
saldy/tribun-timur.com
Forum dosen Tribun foto bersama usai bahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan 

Prof Amran Razak berharap Menteri Kesehatan yang baru mampu membenahi ulang BPJS Mandiri sebagai kewenangannya.

Komitmen Gerakkan Ekonomi di Sulsel, ini yang Dilakukan Tokopedia

Selain itu, kata dia, jangan tergantung pada Menteri Keuangan dalam penentuan iuran BPJS Mandiri.

Sementara itu, Prof Maruf Hafirdz, mengatakan ketaatan hukum masyarakat membayar iuran menjadi hal utama.

Jika kata dia, kebijakan BPJS kesehatan ini yang naik 100 persen itu persoalannya, pemerintah harus melakukan subsidi secara merata.

"Subsidi lah masyarakat," katanya.

Lifter Sulsel Pecahkan 3 Rekor Asia, Nukhrawi: Perlu Perhatian Pemprov

Amir Muhiddin sendiri menanggapi, BPJS sebagai suatu kebijakan tentu saja bagus, ini bagian dari tanggung jawab negara yang menganut paham welfare state atau negara kesejahteraan.

Namun masalahnya karena tata kelolanya yang kurang bagus, aturannya sering dimaknai berbeda oleh setiap daerah, dan peserta tidak taat azas, malas membayar dan tentu juga terkait dengan pola pikir masyarakat tentang makna kesehatan.

"Ini perlu upaya perbaikan manajemen dan tidak cukup hanya dengan menaikkan iuran," katanya.

Lifter Sulsel Pecahkan 3 Rekor Asia, Nukhrawi: Perlu Perhatian Pemprov

Prof Qashim Mathar mengatakan BPJS adalah program kesehatan yang sangat baik.

Tetapi, lebih banyak disalahpahami oleh rakyat karena kekeliruan informasi, dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh kalangan berpunya tanpa kontrol yang bertanggung jawab oleh pemerintah daerah.

Halaman
1234
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved