MA Coret Kebijakan Presiden Soal Dokter Masuk di Pelosok, Begini Respon Direktur RS Regional Sulbar

MA beralasan, program wajib kerja dokter spesialis (WKDS) merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

MA Coret Kebijakan Presiden Soal Dokter Masuk di Pelosok, Begini Respon Direktur RS Regional Sulbar
nurhadi/tribun
Direktur RS Regional Sulbar dr Indahwati Nursyamsi.( 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pengiriman dokter spesialis hingga ke penjuru Nusantara di coret Mahkamah Agung (MA).

MA beralasan, program wajib kerja dokter spesialis (WKDS) merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Link Live Streaming Persela Lamongan Vs Barito Putera, Bisa Ditonton Lewat HP

Penumpang Datang dan Berangkat di Bandara Sultan Hasanuddin Turun di September 2019?

LAGI, Viral Foto Syur Wanita Cantik Disebar Eks Pacar di WhatsApp, Sang Bos Juga Dapat via Pos

Unibos Ajak 80 Mahasiswa S2 Belajar Sistem Pendidikan di Malaysia dan Singapura

Foto Masa Lalu Najwa Shihab Dibicarakan, Jangan Kaget Lihat Gayanya di Motor, Cek!

Video Viral Sepasang Muda-mudi Prabumulih Berzina di Kawasan Stadion Olahraga, Durasi 29 Detik

Selain itu juga dianggap bertentangan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi International Labuor Organization (ILO) mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Kebijakan Jokowi dicoret oleh MA pasca diketoknya putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018. MA menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

Jokowi terpaksa membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru yang tidak lagi mewajibkan bagi dokter spesialis untuk berdinas hingga ke pelosok Papua, tapi hanya sukarela si dokter.

Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis menyusul putusa MA.

Bila dalam Perpres sebelumnya dokter spesialis wajib ditempatkan di daerah terpencil, maka kini menjadi sukarela. Dokter spesialis yang mau secara sukarela saja yang bisa ditempatkan di daerah terpencil.

Dokter asal Pangkep, Aldila Dea Amalinda.
Dokter asal Pangkep, Aldila Dea Amalinda. (munjiyah/tribunpangkep.com)

Direktur Rumah Sakit Regional Sulbar dr.Hj. Indahwati Nursyamsi mengatakan, dokter spesialis memamg harus bekerja di rumah sakit.

"Memang ada WKDS atau Wajib Kerja Dokter Spesialis. Tapi itu khusus di rumah sakit, bukan untuk di pelosok. Dan memang dokter spesialis kerjanya harus di rumah sakit,"kata mantan Plt Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat itu.

Namun berbeda dengan dokter umum dan dokter baru, menurut dr Indah, pada dokter umum dan dokter baru memang harus dipaksa untuk melaksanakan tugas di daerah pelosok.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved