Pemerintah Diminta Tetapkan Payung Hukum untuk Kuota Tambahan Rumah Subsidi

“Kendala kita adalah kuota yang belum tersedia, padahal teman-teman sudah menunggu, begitu ada langsung dieksekusi,” kata Junaidi ditemui di Makassar,

Pemerintah Diminta Tetapkan Payung Hukum untuk Kuota Tambahan Rumah Subsidi
fahrizal/tribun-timur.com
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah (tengah). (Fahrizal Syam) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Belum tersedianya kuota perumahan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) membuat pengembang kesulitan dalam menjalankan bisnisnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah mengatakan, saat ini para pengembang terkendala kuota yang belum tersedia untuk rumah subsidi.

“Kendala kita adalah kuota yang belum tersedia, padahal teman-teman sudah menunggu, begitu ada langsung dieksekusi,” kata Junaidi ditemui di Makassar, Rabu (30/10/2019).

Junaidi menjelaskan, Ia telah diundang oleh Presiden dan kementerian terkait, termasuk perbankan untuk membahas masalah kuota ini.

VIDEO: Benarkah Pijat Menyehatkan Tubuh? Ini Kata Dokter Spesialis Fisik & Rehabilitasi

VIDEO: Lihat Aksi Murid Nur Ilmi Siawung Barru Praktek Padamkan Kebakaran

Pengemudi Bosowa Semen Belajar Peraturan Pemerintah Tentang Limbah B3, Ini Tujuannya

Hasilnya, pemerintah sepakat ada tambahan kuota untuk rumah subsidi sebesar Rp 2 triliun, atau untuk 20 ribu unit rumah.

  “Pertemuan itu diputuskan ada dana tambahan kuota subsidi FLPP sebesar Rp 2 triliun, sumbernya  Rp 1,5 triliun dari talangan BTN, Rp 500 miliar dari dana,” beber Junaidi.

 Masalahnya kemudian, kata Junaidi, belum ada payung hukum terkait dana talangan ini, sehingga pihak pengembang hanya bisa menunggu.

 “Harapannya presiden segera menandatangani payung hukum untuk dana talangan yang akan diberkan ke MBR (masyarakat berpendapatan rendah) untuk subsidinya. Bagaimanapun rakyat harus dipermudah, itu kuncinya,” jelasnya.

VIDEO: Benarkah Pijat Menyehatkan Tubuh? Ini Kata Dokter Spesialis Fisik & Rehabilitasi

VIDEO: Lihat Aksi Murid Nur Ilmi Siawung Barru Praktek Padamkan Kebakaran

Pengemudi Bosowa Semen Belajar Peraturan Pemerintah Tentang Limbah B3, Ini Tujuannya

Dikatakan Junaidi, lambatanya realisasi dari pengembang juga disebut akan berdampak pada sektor bisnis lainnya, termasuk ke pengembang itu sendiri yang bisa bangkrut.

“Kalau pengembang lambat realisasi, dampaknya juga ke sektor lain. Terancam bangkrut, terancam NPL di perbankan, dan masyrakat akan sulit dapat rumah, dampaknya bisnis ikutan itu banyak,” kata dia.

Halaman
12
Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved