Ketua FPPI Mamuju: Kenaikan Iuran BPJS Harus Diikuti Kenaikan Upah Pekerja

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Ketua FPPI Mamuju: Kenaikan Iuran BPJS Harus Diikuti Kenaikan Upah Pekerja
Muhammad Suyuti
Ketua FPPI Kota Mamuju Muhammad Suyuti. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari iuran sebelumnya.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Udin Bunuh Bapaknya Lalu Dibuang ke Septic Tank, Bapak Selingkuh dengan Tetangga, Kata Ibu?

GrabFood Signature Hadir di Indonesia, Menu Unik yang Hanya Ada di GrabFood

PSM Diharapkan Kebut Persiapan Musim 2020, Ini Alasannya

Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019, tertulis tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan.

Kenaikan iuran tersebut diterapkan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Ketua Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mamuju, Muhammad Suyuti mengatakan, kenaikan iuran BPJS akan memberikan beban tambahan untuk kesehatan rakyat.

"Alasan pemerintah untuk mengatasi defisit di bidang kesehatan, sehingganya menaikkan iuran di semua kelas,"kata Suyuti kepada Tribun-Timur.com, Rabu (30/10/2019).

Menurut Suyuti, dengan kebijakan ini berarti masyarakat ikut membantu negara untuk membangun di sektor kesehatan melalui kenaikan iuran BPJS.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved