Gabung di Komisi IV dan Banggar DPR RI, Suhardi Duka: Saya Akan Perjuangkan Petani dan Nelayan Kita

Gabung di Komisi IV dan Banggar DPR RI, Suhardi Duka: Saya Akan Perjuangkan Petani dan Nelayan Kita

Gabung di Komisi IV dan Banggar DPR RI, Suhardi Duka: Saya Akan Perjuangkan Petani dan Nelayan Kita
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat H Suhardi Duka saat diwawancarai usai mendampingi Salim S Mengga mendaftar sebagai calon bupati Polman di kantor KPU tahun lalu.(nurhadi/tribun) 

Gabung di Komisi IV dan Banggar DPR RI, Suhardi Duka: Saya Akan Perjuangkan Petani dan Nelayan Kita

 TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Anggota DPR RI fraksi Demokrat dari Dapil Sulawesi Barat, H Suhardi Duka bergabung di Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Komisi IV DPR RI memiliki lingkup tugas di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

Mantan Bupati Mamuju dua periode itu mengaku merasa bersyukur, sebab lingkup kerja dimana ia bergabung di DPR RI relevan dengan keadaan masyarakat Sulawesi Barat.

Baca: Siapa Calon Kapolri Idham Azis Pengganti Tito Karnavian? Pernah Buru Tommy Eks Ipar Prabowo Subianto

Baca: Selain Putri Anggota TNI Peluk, Temani Mayat Ibunya di Makassar, Ada Juga Bayi 7 Bulan di Surabaya

Baca: LENGKAP Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id 11 November, Syarat, Dokumen,Cara Daftar di SSCASN

"Saya akan memperjuangkan kepentingan petani, nelayan dan akan berupaya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memasukkan program,"kata SDK ditemui di kediamannya Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Selasa (29/10/2019) malam.

Kata SDK, ia akan berupaya mendorong pengusulan bibit jagung, kelapa, kopi dan coklat dan banyak lagi soal pertanian di Sulawesi Barat.

"Untuk banggar, saya ingin agar pemerintah provinsi sinergi, karena uang itu tidak masuk kemana-mana, tapi akan masuk di provinsi dan kabupaten, kita harus bicarakan program mana yang bisa kita dorong untuk dibiayai APBN, karena kewenangan ada, orang banggar itu bisa mengalokasikan anggaran,"ujar ketua DPD Demokrat Sulbar itu.

Menurutnya, diperlukan FGD dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, agar melahirkan kesepakatan bersama, mana yang ingin didorong lewat APBN.

"Saya kira untuk Rp 100 miliar, tidak susah untuk masuk di Sulawesi Barat dengan keberadaan saya dibanggar, kunci ada pemikiran yang sama,"kata dia.

Tentu, kata dia, yang paling penting akan didorong yakni fokus penurunan kemiskinan, karena kimiskinan Sulawesi Barat masih double digit.

"Di satu sisi nasional itu sudah 9,5 persen ke atas. Jadi kita ini masih jadi bebad nasional, kedua kita ingin fokus meningkatkan kualitas pendidikan, masa kita buncit, urutan 33, malu lah kita, kita akan cara masalahnya, kalau sarananya, kita akan berjuang kasi uang, kalau sistem atau gurunya, tentu ini tugas pemerintah daerah,"tuturnya. (tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved