Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Musuhan di Pilpres, Jokowi Akhirnya Ungkap Alasan Pilih Prabowo Subianto Jadi Menteri Pertahanan

Tayang: Kamis, 24 Oktober 2019 21:04 WITA

Editor: Edi Sumardi

lihat foto

Musuhan di Pilpres, Jokowi Akhirnya Ungkap Alasan Pilih Prabowo Subianto Jadi Menteri Pertahanan

KOMPAS.COM/VITALIS YOGI TRISNA/RODERICK ADRIAN MOZ

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Jokowi atau Joko Widodo (kanan).

Baca Selanjutnya:

Lowongan Kerja 2025 - PT Indomobil Finance Cari Karyawan Baru 19 Posisi, Cek Kualifikasinya!

TRIBUN-TIMUR.COM - Musuhan di Pilpres, Presiden Jokowi akhirnya ungkap alasan pilih Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan.

Akhirnya Presiden Jokowi buka suara soal Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo rivalnya masuk kabinet.

Apakah ada motif tertentu?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya mengungkap alasan mengapa memilih rivalnya di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

"Kita ini pengin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Presiden Jokowi menjelaskan, di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.

Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet.

Selain Prabowo Subianto, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak," kata dia.

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara.

Namun ia melihat proses tersebut sudah menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan.

Lalu, kenapa Menteri Pertahanan yang diberikan ke Prabowo Subianto?

Presiden Jokowi mengaku mempertimbangkan rekam jejak Prabowo Subianto selama berkarir di TNI.

"Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata dia.

Sertijab

Di sisi lain, Prabowo Subianto dan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah menggelar upacara serah terima jabatan di Gedung AH Nasution, kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Seusai Sertijab, Prabowo Subianto menungkapkan bahwa dirinya ditugaskan Presiden untuk memperkuat TNI dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

"Tugas yang diberikan Presiden ke saya adalah untuk ikut membantu, memperkuat TNI. Supaya kita bisa semuanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," ujar Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto juga berjanji akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis Ryamizard Ryacudu dan membuat terobosan baru.

Namun ia tak menjelaskan secara spesifik terobosan apa yang akan ia buat dalam lima tahun ke depan.

"Dan saya akan sekuat tenaga melanjutkan apa yang sudah dirintis untuk mencari terobosan baru," kata Prabowo Subianto sekaligus mantan Pangkostrad dan mantan Danjen Kopassus.

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Protes

Para keluarga korban pelanggaran HAM ( Hak Asasi Manusia) berat di masa lalu menilai, pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menunjukkan bahwa kasus pelanggaran HAM berat dijadikan komoditas politik dalam Pilpres 2019.

Para keluarga korban tersebut berasal dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadikan (JSKK), Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), YLBHI, Kontras, dan YPKP 65.

"Terhadap Prabowo yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan, kenyataannya memang dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat selalu dijadikan komoditas politik dari pemilu ke Pemilu dan hanya dipergunakan untuk meraup suara ketika sudah menjadi presiden," ujar anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katalina Sumarsih dalam konferensi pers di kantor Kontras, Kamis (24/10/2019).

Para keluarga korban pelanggaran HAM berat masa laludalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Kamis (24/10/2019). (KOMPAS.COM/CHRISTOFORUS RISTIANTO)

Sumarsih menegaskan, jika Presiden Jokowi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, maka sejatinya ia mencabut surat pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan lantaran diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menambahkan, janji Jokowi dalam Nawa Cita untuk menegakkan HAM telah gagal.

"Pengangkatan Prabowo menunjukkan Jokowi telah menutup harapan dari para korban pelanggaran HAM berat," ujar Isnur.

Menurut dia, pengangkatan Prabowo Subianto jelas mengingkari mandat dari konstitusi yang mengutamakan HAM dalam setiap aturan-aturannya.

Adapun Ketua YPKP 65 Bedjo Untung menyatakan, Jokowi mengulangi kesalahan yang sama dengan memberi tempat untuk terduga pelanggaran HAM berat dalam pemerintahan.

"Jokowi mestinya belajar lima tahun periode pertama lalu, begitu masifnya tuntutan para korban dan masyarakat sipil agar orang-orang di istana yang diduga melanggar pelanggaran HAM berat kemudian dibersihkan, tapi malah mengulangi lagi," ujar Bedjo.

Susunan Kabinet Indonesia Maju

Berikut ini susunan kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin bernama Kabinet Indonesia Maju.

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Mahfud MD

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

Baca: Profil, Biodata Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan Pengganti Susi Pudjiastuti, Pengalaman?

Baca: Daftar Lengkap Nama Menteri, Susunan Kabinet Jokowi - Maruf Amin: Nadiem Makarim, Prabowo Subianto

Baca: Presiden Jokowi Angkat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Ganti Amran Sulaiman, Profil, Biodata

7. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian