Fachrul Razi Jadi Menteri Tertua, Dapat Masalah di Hari Pertama Menjabat, Respon Nahdlatul Ulama NU
Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amif sudah resmi melantik jajaran Menteri yang akan bertugas periode 2019-2024.
Selanjutnya pada 1999 hingga 2000 Fachrul menjabat wakil panglima TNI.
Pada saat kampanye Pilpres 2019 lalu ia menjadi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dengan memimpin Tim Bravo 5.
Setelah kariernya di dunia militer, ia pernah menduduki posisi komisaris utama di sejumlah perusahaan, yaitu PT Aneka Tambang dan CP Prima, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (23/10/2019).
TERUNGKAP Prostitusi Online Jajakan Gadis Perawan Tarif Puluhan Juta, Modus Pelaku Rekrut Korban
Susi Pudjiastuti Dilengser Anak Buah Prabowo Sebagai Menteri Kelautan, Kok Cuitan Bu Susi Trending
Ia juga tercatat sebagai komisaris holding company di PT Toba Sejahtera, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh eks Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Fahcrul bersama sejumlah purnawirawan TNI lainnya sempat bergabung dalam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dibentuk eks Panglima ABRI Wiranto.
Kini ia menjabat sebagai menteri agama untuk periode 2019-2024.
TERUNGKAP Prostitusi Online Jajakan Gadis Perawan Tarif Puluhan Juta, Modus Pelaku Rekrut Korban
Susi Pudjiastuti Dilengser Anak Buah Prabowo Sebagai Menteri Kelautan, Kok Cuitan Bu Susi Trending
Respon Nahdlatul Ulama NU
Sosok Menteri Agama Fachrul Razi sepertinya kurang diterima.
Sejumlah ulama protes atas pengangkatan pensiunan jenderal TNI untuk mengurusi agama.
Presiden RI, Jokowi atau Joko Widodo mengangkat Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama menggantikan Lukman Hakim Saifuddin.
Sementara dalam tradisi, menteri agama biasanya dijabat oleh perwakilan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU).
Terkait penunjukan Fachrul Razi, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.
Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menteri Agama.
"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata KH Robikin Emhas dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Menurut KH Robikin Emhas, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.
Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.